Penasaran Program Dana Desa Agar Bisa Di Kelola? Simak Yuk!

Program Dana Desa – merupakan satu diantara lain andalan pemerintah membangun desa dan mengurangi ketimpangan yang sudah berada pada jalur tepat. Berikut ulasan artikel tentang program dana desa .

Kepada para kepala desa, saya meminta agar melibatkan masyarakat dalam menentukan pemanfaatan dana desa itu.

Pengelolaan dana desa yang mencapai ratusan juta hingga miliran rupiah harus menggunakan prinsip-prinsip transparansi yang salah satunya dengan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendesa PDTT), Eko Putro Sandjojo, mengatakan penggunaan aplikasi Siskeudes dimudahkan dengan adanya akses internet yang didukung Desa Broadband Terpadu.

Dalam situs resmi Kemendesa PDTT, menjelaskan pihaknya juga meminta agar masyarakat terlibat aktif dalam pengawasan dana desa dan APBDes sebagai upaya pencegahan penyelewengan dana-dana tersebut.

Sebab, lanjutnya, pemerintah dalam 3 tahun telah menyalurkan dana Rp127 triliun untuk program dana desa. Adapun alokasi dana tersebut pada 2017 sebanyak Rp60 triliun untuk 74.910 desa. Setiap desa mendapat sekitar Rp800 juta.

Untuk itu, lanjutnya, diminta kepada masyarakat agar melindungi para kepala desa dari kriminalisasi dengan saling mengingatkan dalam musyawarah desa.

Kebijakan yang diterapkan di Indonesia tersebut merupakan program pertama di dunia yang diklaim menghasilkan pembangunan yang signifikan.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan bahwa sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dengan dengan populasi mencapai 260 juta penduduk serta negara kepulauan terbesar, sektor pertanian merupakan potensi utama Indonesia yang dapat dimaksimalkan.

Potensi tersebut, lanjutnya, terdapat di kawasan perdesaan sehingga percepatan pembangunan perdesaan adalah langkah strategis.

Konferensi tersebut dibuka oleh Wakil Presiden IFAD, Cornelia Richter, yang menjadi forum untuk mengevaluasi berbagai pendekatan terhadap pengurangan kemiskinan pedesaan.

Empat aspek utama indikator ketidaksetaraan menjadi pembahasan, yakni akses sumber daya, ketahanan ekonomi dan lingkungan, hubungan sosial budaya, serta hak politik.

Konferensi ini diikuti oleh pejabat tinggi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pejabat tinggi dari berbagai donor pendanaan pembangunan multilateral, serta berbagai pimpinan tinggi dari mitra internasional yang secara khusus menangani evaluasi pembangunan.

Eko menyebutkan bahwa pembangunan perdesaan memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia karena lebih dari 82% penduduk desa bekerja di sektor pertanian.

“Dana Desa disalurkan untuk menjadi daya ungkit dan memaksimalkan potensi pertanian tersebut,” tambahnya.

Adapun data Kementerian Desa PDTT mencatat hingga tahun 2017, dana desa telah tersalurkan ke lebih dari 74.000 desa, telah berhasil membangun 123.145 kilometer jalan desa, 5.220 unit pasar desa, 26.070 unit kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), 1.927 unit embung, dan 28.091 unit irigasi.

“Dana desa tersebut menjadi pendorong untuk menunjang aktivitas ekonomi serta peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Kami terus bergerak untuk memberantas kemiskinan di pedesaan dengan kebijakan tersebut,” imbuhnya.

Eko mengklaim kebijakan dana desa telah berhasil mengurangi kesenjangan. Badan Pusat Statistik mencatatat, pada April 2018 lalu, gini ratio di desa yakni 0,32, di kota 0,4 dan gini ratio nasional 0,39. Hal tersebut diklaim menunjukkan pembangunan di desa menjadi pendobrak penurunan gini ratio di Indonesia.

Kebijakan yang konon sebagai pertama kali di dunia ini telah menjadi inspirasi bagi negara-negara lain dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa), Eko Putro Sandjojo, didapuk untuk menjadi pembicara dalam acara konferensi internasional dengan tema Rural Inequalities: Evaluating Approaches to Overcome Disparities yang diselenggarakan International Fund for Agricultural Development (IFAD) di Roma, Italia, Selasa (2/5).

“Kami telah memasuki era baru pembangunan pedesaan di Indonesia. Itu kami laksanakan dengan implementasikan kebijakan dana desa. Dalam kurun waktu empat tahun ini, negara telah mengalokasikan hingga Rp 187 triliun untuk disalurkan ke desa,” ujar Eko dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (3/5).

Eko mengatakan, sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dengan populasi mencapai 260 juta penduduk serta negara kepulauan terbesar, sektor pertanian merupakan potensi utama Indonesia yang dapat dimaksimalkan. Di hadapan para peserta IFAD yang hadir dari berbagai negara ini, Eko menceritakan bagaimana kehidupan pertanian di Indonesia yang berada di kawasan pedesaan.

“Percepatan pembangunan pedesaan adalah langkah strategis.  Lebih dari 82 persen penduduk desa bekerja di sektor pertanian. Dana Desa disalurkan untuk menjadi daya ungkit dan memaksimalkan potensi pertanian tersebut,” sambungnya.

Eko mengungkapkan, hingga tahun 2017 lalu, dana desa yang disalurkan ke lebih dari 74.000 desa, telah berhasil membangun 123.145 kilometer (Km) jalan desa, 5.220 unit pasar desa, 26.070 unit kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), 1.927 unit embung, dan 28.091 unit irigasi.

Selain itu, dana desa telah digunakan diantaranya untuk membangun sarana air bersih sebanyak 37.496 unit, 5.314 unit Polindes, 18.072 unit PAUD, 11.424 unit Posyandu, 108.484 unit MCK, 38.217 kilometer drainase, dan 65.918 unit penahan tanah.

“Dana desa menjadi pendorong untuk menunjang aktivitas ekonomi serta peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Kami terus bergerak untuk memberantas kemiskinan di pedesaan dengan kebijakan tersebut,” paparnya.

Eko menambahkan, saat ini Kementerian Desa memiliki empat program prioritas dalam mendorong pembangunan di Desa, yakni Budan Usaha Milik Desa (BUMDes), Program Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades), pembangunan embung, dan yang terakhir adalah sarana olahraga.

“Kebijakan dana desa, telah berhasil mengurangi kesenjangan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada April 2018 lalu, gini ratio di desa yakni 0,32, di kota 0,4 dan gini ratio nasional 0,39. Hal tersebut menunjukkan pembangunan di desa menjadi pendobrak penurunan gini ratio di Indonesia,” pungkasnya.

BACA : PROGRAM DANA DESA

BACA JUGA : PERATURAN DANA DESA, DANA DESA MENINGKAT, ALOKASI DANA DESA, CONTOH PROGRAM DANA DESA, PENGGUNAAN DANA DESA