PERATURAN DANA DESA

Dana Desa
Dana Desa

Peraturan dana Desa telah membuat peraturan dana desa yang menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan beserta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar bisa mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat.

Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan jumlah rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta.

Dan ada tahun 2016, Dana Desa telah meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan jumlah rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali lagi meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan jumlah rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta.

Berdasarkan dari hasil evaluasi tiga tahun pelaksanaannya, Dana Desa terbukti telah berhasil menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain yaitu :

Telah terbangunnya lebih dari 95,2 ribu kilometer jalan desa; 914 ribu meter jembatan , 22.617 unit sambungan air bersih , 2.202 unit tambahan perahu , 14.957 unit PAUD

untuk mensejahterakan masyarakat dalam membangun desa adalah kuatnya sentuhan inisiasi,inovasi,kreasi dan kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat dalam mewujudkan apa yang telah menjadi cita-cita bersama.

Hasil observasi penggunaan Dana Desa selama dua tahun terakhir juga memperlihatkan bahwa Dana Desa telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa yang ditunjukkan

Menurunnya jumlah penduduk yang ekonominya dibawah standar perdesaan dari 17,6 juta tahun 2014 menjadi 17,0 juta dan tahun 2017 dan, adanya penurunan presentase penduduk perdesaan dari 14,09% pada tahun 2015 menjadi 13,93% di tahun 2017.

Dengan pola swakelola, berarti diupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan dengan cara mandiri oleh desa tersebut, sehingga uang yang  telah digunakan untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar desa.

Pemerintah selalu berupaya agar Peraturan Dana Desa bisa semakin berpihak pada masyarakat miskin.

Untuk itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan juga sumber daya manusia, baik aparat pemerintah desa, masyarakat

  • Teori

Kekuatan rantai besi berada di mata rantai yang terlemah.

Hal ini diibaratkan sisitem pemerintahan nasional sebagai rangkaian mata rantai sistem pemerintahan mulai dari pusat , daerah, dan desa, maka desa merupakan mata rantai yang terlemah.

Hampir segala aspek menunjukan betapa lemahnya kedudukan dan keberadaan desa dalam konstalasi pemerintahan.

Padahal desalah yang menjadi pertautan terakhir dengan masyarakat  yang akan membawanya ketujuan akhir yang telah di gariskan sebagai cita-cita bersama.

 Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kinerja kerja pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanaan dasar.

Dengan adanya Program dana desa yang  paling sedikit 10% dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota alokasi dana desa yaitu sebesar 10% dari dana perimbangan yang telah di terima di kabupaten/kota.

momentum untuk meningkatkan otonomi desa dimana juga UU Desa sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah yang telah tercakup dalam program Nawa Cita

Program nawa cita yakni membangun indonesia dari pinggir dengan memperkuat pembangunan daerah utamanya daerah perbatasan Desa.

Desa merupakan entitas kecil dalam pemerintahan Indonesia yang diakui dan dihormati berrsadarkan konstitusi.

Desa adalah ujung tombak pelaksanaan pemerintah paling terdepan dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan di Negara Indonesia.

Hal tersebut dapat memberikan peluang bagi desa untuk mewujudkan otonomi desa.

Namun dalam kenyataannya di desa belum mampu sepenuhnya menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan Peraturan Dana desa yang di harapkan, sebagaimana di atur dalam Undang-Udang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa.

  • Teori Keuangan Desa

Keuangan berasal dari kata terjemahan  monetary atau moneter, sedangkan kata

finance memiliki arti yaitu pembiayaan.  selain finance.

Finance atau bisa dikatakan pembiayaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan uang.
Prof Padmo Wahyono memberikan pengertian keuangan negara adalah APBN “plus” beliau mengatakan bahwa:
“APBN adalah anggaran pendapatan dan belanjanya pemerintah pusat. kekayaan Negara yang dipisahkan untuk mendirikan perusahaan milik”
N e g a r a  B u k a n l a h  P e n g e l u a r a n
konsumtif melainkan pengeluaran produktif yang diusahakan untuk menjadi sumber pendapatan baru bagi APBN.
Dengan perkataan lain , meskipun d ip isahkan dari APBN, namun dalam waktu tertentu dan secara berangsur-angsur diharapkan dapat ‘bergabung’ kembali.
APBN diadakan berdasarkanatas kuasa undang-undang yang membagi wilayah Negara kesatuan kita menjadi daerah-daerah otonom.
Desa sebagai kesatuan pemerintahan terkecil di dalam pemerintahan Indonesia mempunyai sistem keuangan sendiri yang terintegral kedalam pendapatan asli desa dan merupakan bagian dari APBN.

Tujuh Bagian Pendapatan Desa yaitu :

1. Pendapatan Asli Desa
2. Alokasi APBN
3. Bagian dari PDRD Kabupaten/kota
4. Alokasi Dana Desa (ADD)
5. Bantuan Keuangan dari APBN Provinsi/Kabupaten/kota
6. Hibah dan sumbangan pihak ketiga
7. Lain-lain pendapatan yang sah.
Dari ke 7 poin diatas, Dana Desa (DD) memiliki posisi yang sangat bagus untuk pendapatan desa.
Berdasarkan dari data Kementerian Keuangan Republik Indonesia,Dana Desa lebih banyak digunakan untuk pembangunan desa, lalu diikuti oleh pemberdayaan , pemerintahan, dan kemasyarakatan.
Permendagri tersebut bertujuan agar bisa mempermudah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di desa, sehingga tidak ada multitafsir dalam penerapannya.
Dengan seperti ini desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.
Disamping itu diharapkan  dapat diterapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan benar, yang mempunyai tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.
Untuk itu perlu ditetapkan pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggung jawaban penyelenggaraan Peraturan Dana desa, yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2007.
Dalam perjalanannya seiring dengan perkembangan otonomi desa maka pengaturan keuangan desa mengalami sedikit perubahan.

Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

Dana Desa
Tahapan Keuangan Desa
Pengertian keuangan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dipatuhi sesuai dengan batasan waktu yang telah ditetapkan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2016).
Siklus dalam Pengelolaan  Keuangan desa dikelola berdasarkan praktek-praktek pemerintahan yang baik.
cara-cara pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar sebagaimana yang terdapat dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu akuntabel, transparan, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pemerintah mengenai tempat yang di utama adalah penggunaan dana desa untuk tahun 2018 sudah dibuat oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendesa).

Pemilihan utama penggunaan dana Desa ini bertujuan untuk:

pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan, acuan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa dan acuan bagi Pemerintah Daerah Pusat/tengah dalam pemantauan dan evaluasi penerapan penggunaan Dana Desa.

 

  • Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Yang Berhubungan Dengan Desa

Berikut ini merupakan peraturan peraturan dana desa yang telah diajukan oleh pemerintah :

    1. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Mengenai Dana Desa Yang bersumber dari APBN
    2. PP No. 8 Tahun 2016 Mengenai Perubahan Kedua Kebijakan  Pemerintah No.60 Tahun 2014 Mengenai Uang desa Yang bersumber dari APBN
    3. Peraturan Masyarakat DESA,PDT & TRANSMIGRASI NO.1 TAHUN 2015 Mengenai Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
    4. PM DESA,PDT & TRANSMIGRASI NO.2 TAHUN 2015 Mengenai Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
    5. Peraturan Masyarakat DESA,PDT & TRANSMIGRASI NO.3 TAHUN 2015 Mengenai Pendampingan Desa
    6. PM DESA,PDT & TRANSMIGRASI NO.4 TAHUN 2015 Mengenai Pendirian, Pengurusan dan pengelolaan dan PembubaranBadan Usaha Milik Desa
    7. Peraturan Masyarakat DESA,PDT & TRANSMIGRASI NO.5 TAHUN 2015 Mengenai Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
    8. PM DESA,PDT & TRANSMIGRASI NO.6 TAHUN 2015 Mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
    9. Peraturan Masyarakat DESA,PDT & TRANSMIGRASI NO.21 TAHUN 2015 Mengenai Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

Tujuan Dana Desa

Petunjuk umum utama tentan peraturan dana desa ini disusun berguna untuk menjadi pedoman dalam membentuk petunjuk teknis penetapan prioritas peraturan dana Desa atau dalam rangka sosialisasi sebelum proses perencanaan Desa dimulai.

Peraturan dana desa ini harus diterapkan agar menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera,makmur adil dan sentosa

Tapi Bagaimana cara mendapatkannya ?

jangan khawatir

“Kita akan memperbaiki sistem pembagian dana desa di tahun 2018,” ucap Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo pada Rapat Panitia Kerja tentang pengiriman dana ke daerah dan dana desa RAPBN 2018, di Komplek Parlemen Jakarta, pada Kamis (5 Oktober 2017) seperti dikutip Antara.

Mulai awal tahun 2018 pagu dana desa akan diturunkan porsinya menjadi hanya sebanyak 80 persen, dengan porsi 77 persen dibagi secara rata ke 74.954 desa.

“Yang 3% itu khusus afirmasi on top untuk desa lebih tertinggal dan desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk berekonomi rendah yang banyak,” kata Boediarso.

Ia berpendapat formulasi pembagian dana desa berdasarkan jumlah penduduk, dari semula sebanyak 15 persen, akan menjadi hanya 10 persen.

Sedangkan pembagian berdasarkan angka penduduk miskin, dari semula hanya sebanyak 35%, menjadi 50 %.

Selain itu, berdasarkan tingkat kesulitan geografis, penyaluran dana desa berubah, dari awalnya sebesar 30%, menjadi sebesar 35%.

“dihitung dengan cara keseluruhan, isi dari formulasi ini adalah untuk mensupport gerakan percepatan pengentasan kemiskinan (di perdesaan),” kata Boediarso.

Menurut perencanaan RAPBN 2018, pemerintah menetapkan pagu dana desa sebesar Rp60 triliun atau sama dengan APBNP 2017.

Hingga awal Oktober 2017, realisasi belanja dana desa baru mencapai Rp40,5 triliun atau 67,51 persen dari pagu APBNP.

Salah satu sebab hasil nyata belum maksimal hingga (10/2017 ) adalah karena masih terdapat desa yang belum memberikan laporan keuangan, minimal untuk penyerapan 50%, kepada PEMKAB/PEMKOT.

Manfaat Dana Desa

Sebelum peraturan dana desa disahkan, beberapa pihak sempat berpolemik tentang UU Desa ini, Pihak yang mendukung berfikir bahwa selama itu desa menjadi bagian wilayah yang selalu terpinggirkan.

Yang terjadi kemudian penduduk usia produktif di desa beramai-ramai pindah ke kota, dengan harapan memperbaiki tingkat kesejahteraannya.

Akibat daripada itu desa semakin terpinggirkan sementara kota mengalami over population.

Masalahnya, pihak yang menentang berfikir bahwa persoalan utama desa bukan sekedar tidak adanya anggaran.

Bagaimana mengubah sistem, mind-set dan perilaku masyarakat justru menjadi agenda lebih krusial. Ketika persoalan ini belum bisa diatasi,

Dengan memakai asumsi data jumlah desa tahun 2014 sebanyak 72.943 desa, maka dari itu setiap desa diperkirakan akan mengelola dana sebesar Rp1,5M

kesiapan desa/kota serta daya saing justru tenggelam akibat arus birokrasi yang semakin kompleks, budaya korupsi yang semakin merajalela serta pembentukan dinasti di daerah yang makin menggurita.

Hal ini sebetulnya tak lepas dari adanya perbedaan cara pandang diantara pemerintah.

Awalnya otonomi diagendakan bersifat bersifat a-simetris dengan tetap mengakui adanya kemajemukan daerah-daerah di Indonesia.

tradisi dan asal usul terbentuknya beberapa wilayah tertentu seperti Yogyakarta, Aceh dan Papua.

Sayangnya konsep desentralisasi a-simetris ini justru justru diterjemahkan menjadi konsep a-simetris desentralisasi dimana Pemerintah Pusat memandang otonomi sebagai sistem yang mampu menciptakan kemandirian daerah

Pemekaran adalah contoh sederhana terjadinya kondisi saat ini.

Regulasi yang mengatur tentang peraturan Dana Desa diutamakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan, pembangunanna

Ancaman hukuman hanyalah berupa penundaan penyaluran Dana Desa. Itupun hanya dikaitkan dengan persoalan pelaporan administrasi tanpa adanya evaluasi kualitas pemakaian.

Tujuannya, dengan adanya anggaran yang meningkat maka desa dapat mengembangkan kualitas dan kesejahteraan masyarakatnya.

Desa yang maju ditunjang oleh perkembangan kota yang bijak, akan membawa Indonesia ke arah masa depan yang lebih gemilang,hasil peternakan yang baik dan yang lain-lain

Maka dari itu itu mari kita wujudkan seluruh mimpi-mimpi tersebut, pumpung belum terlambat.

Sekian info yang dapat saya sampaikan tentang peraturan dana desa,Terimakasih.