Masa Jabatan Kepala Desa Jika menilik Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 3 tahun 2015, yang mengatur cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian lurah desa.

dijelaskan jika masa jabatan lurah dalam satu periode yakni enam tahun, sementara seorang lurah diperkenalkan menjabat maksimal sebanyak tiga periode.

“Kalau dalam Perda, seorang lurah itu dapat menduduki jabatannya tiga periode berturut-turut dan juga boleh tidak (berturut-turut).

Sehingga mereka yang menjabat dua periode masih diperbolehkan mencalonkan lagi,” ujar Kepala Bagian Pemerintah Desa (Kabag Pemdes) Setda Bantul, Heru Wismantoro, Sabtu (30/7/2016).

Perihal aturan ini, nantinya dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Bantul, yang menurut rencana bakal dilaksanakan Oktober.

Heru menjelaskan jika lurah incumbent, meski telah menjabat lebih dari 15 tahun yang bersangkutan tetap diperbolehkan mendaftar, asalkan dirinya baru menjabat selama dua periode.

Masa Jabatan Kepala Desa

Memang sebelum diberlakukannya Perda Nomor 3 tahun 2015, seorang lurah di Bantul dalam satu periode bisa menjabat selama delapan tahun, dan setelahnya aturan itu diganti lagi menjadi 10 tahun.

“Tahun 2007 itu ada Perda Nomor 21, di sana dijelaskan jika masa jabatan lurah itu 10 tahun dalam satu periode,” sebutnya.

Oleh karenanya saat pelaksanaan pilkades serentak Oktober nanti, yang akan dihitung oleh panitia seleksi dari calon incumbent yakni jumlah periode semasanya menjabat, bukan dari jumlah akumulasi masa jabatan lurah sebelumnya.

“Jadi kami tidak memandang jumlah tahun calon itu menjabat, tapi yang kami hitung periodenya,” imbuhnya.

Dalam pilkades serentak di Bantul ini, nantinya akan diikuti 22 desa yang tersebar di Bantul. Dalam satu desa, pilkades maksimal bisa diisi lima orang calon dan minimal dua orang.

Bila nantinya calon lurah dalam satu desa tidak memenuhi syarat yang ditetapkan, maka pilkades tersebut dapat ditunda sampai batas waktu yang telah ditentukan.

“Untuk saat ini, prosesnya masih pemutakhiran data pemilih, dan saat ini masih dalam proses pembentukan panitia,” imbuhnya.

Meskipun pilkades serentak di Bantul telah ditetapkan pada Oktober, Heru menjelaskan jika saat ini pihaknya belum berani memastikan waktu yang pasti untuk pelaksanaan pilkades yang menurut rencana menghabiskan anggaran Rp 5 miliar ini.

Pasalnya saat ini pihaknya masih menunggu Surat Keputusan (SK) bupati yang mengatur pelaksanaan pilkades.

“Dalam Perda kan mengamanahkan untuk dikeluarkannya SK bupati tentang pemilihan lurah serentak.

Dan sebagaimana aturan yang ada, SK tersebut dikeluarkan setelah calon kepala desa ditetapkan. Dan sampai saat ini SK-nya belum turun”

sekarang Kamu bisa menjadi kepala desa selama 18 tahun atau 3 kali periode secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Ini adalah salahsatu perubahan yang terjadi setelah lahirnya UU No. 6 Tahun 2014  tentang Desa. Pada UU No 32 Tahun 2004 pada dahulu, seorang Kepala Desa hanya bisa memangku jabatan nomor satu di desanya selama dua periode saja.

Kenapa Desa yang Sudah ‘Makmur’ Malah Butuh Banget BUMDesa

Tidak sama sekali. Mereka masih tetap ada tetapi tidak memangku jabatan sebagai kepala urusan melainkan Kepala Seksi.

Ini mirip dengan Stuktur Organisasi Kecamatan. Jumlah Kepala Seksi ini juga hanya dibatasi dalam jumlah tiga orang saja yakni Bidang Pemerintahan, Bidang Kesejahteraan dan Bidang Pelayanan.

Posisi Kepala Seksi ini berada pada di sebelah kiri di bawah Kepala Desa dan Sekretaris Desa. Apa saja tugas kepala seksi?

Untuk Kepala Seksi Pemerintahan bertugs menangani segala macam hal berkait dengan pemerintahan misalnya pembuatan KTP, KK Penduduk dan lain-lainnya.

Kepala Seksi Kesejahteraan mengurus masalah pembangunan yang dahulu kala dilaksanakan Kepala Urusan Pembangunan.

seksi yang satu ini juga bertanggungjawab melakukan pendataan pnduduk miskin atau data Renstra Desa.

Sedangkan seorang Kepala Seksi Pelayanan bertugas dalam bidang sosialisasi-sosialisasi terkait dengan pencegahan Narkoba, sosialisasi peraturan desa dan pemberdayaan masyarakat yang lain.

Dari seluruh aturan kerja yang ada tampaklah jelas bahwa seorang Kepala Desa memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat senntral dalam membangun kesejahteraan desanya.

Kepala Desa sebaiknya memfungsikan dirinya sebagai Arsitektur Ekonomi Desa yang mampu membangun visi  dan misi mengenai arah kebijakan dalam membangun kesejahteraan ekonomi warga.

Hebatnya Perpustakaan Desa Pandan Wangi, Juara Nasional 2014

Hebatnya Perpustakaan Desa Pandan Wangi, Juara Nasional 2014

Seorang kepala desa harus mampu melakukan inisiasi pergerakan perekonomi di desanya dan kemudian dijalankan oleh berbagai perangkat yang mendukungnya seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes adalah operator atau mesin yang menjalankan rancang bangun ekonomi yang telah disusun pemerintah desa. Bagaimana dengan desamu?

Dasar hukum yang menjadi pedoman untuk menjawab pertanyaan Anda soal pemilihan kepala desa adalah:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan per Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“PP Desa”).

Pemerintahan daerah kabupaten/kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tertentu.

Telah disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU Desa.

Jadi, selain diatur oleh UU Desa, tata cara pemilihan kepala desa diatur lagi lebih khusus dalam suatu peraturan daerah.

Penjelasan yang lebih lanjut mengenai pemilihan kepala desa dapat Anda simak dalam artikel Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa.

Lalu, apakah kepala desa yang bersangkutan boleh menjabat lagi setelah beliau terpilih dalam 2 (dua) periode jabatan? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat

pada Pasal 39 UU Desa:

(1) Kepala Desa memegang masa jabatan yaitu selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

(2) Kepala Desa sebagaimana di jelaskan pada ayat (1) dapat menjabatnya paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Penjelasan Umum Angka 8 UU Desa

Ketentuan di atas dipertegas dalam Penjelasan Umum Angka 8 UU Desa yang antara lain mengatakan bahwa kepala desa dipilih secara langsung.

oleh masyarakat atau dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatannya 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya.

Kepala desa dapat menjabat paling banyak yaitu 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Sedangkan pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa berlaku ketentuan hukum adat di desa adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota dengan megikuti pada peraturan pemerintahan.

 Pasal 47 ayat (2)

Aturan yang sama juga terdapat dalam Pasal 33 huruf l UU Desadan Pasal 47 ayat (2) PP Desa yang mengatur bahwa Kepala Desa dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Ini artinya, batas maksimum jabatan kepala desa adalah sebanyak 3 (tiga) kali, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

antara lain mengatakan bahwa orang tersebut telah 2 kali periode terpilih menjadi kepala desa, berakhir pada 2013, dan ingin mencalonkan diri lagi menjadi kepala desa pada tahun 2014 ini.

Dengan demikian, menjawab pertanyaan kamu, karena ia baru terpilih menjadi kepala desa dalam 2 kali masa jabatan (2 periode masa jabatan), maka ia boleh mencalonkan diri kembali menjadi kepala desa untuk masa jabatan yang ke-3 (tiga) walaupun tidak berturut-turut.

Sebagai contoh mengenai pengaturan masa jabatan kepala desa dapat kita lihat dalam Peraturan Daerah di Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah.

Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan kepala desa, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (“Perkab Sleman 1/2014”).

Pasal 7 ayat (2) huruf l Perkab Sleman 1/2014 mengatur syarat menjadi calon kepala desa, salah satunya adalah:

“tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali atau periode masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut”

Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

Dasar hukum

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;

1.Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan per Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara untuk Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan yang Kedua Atas Peraturan Daerah.

Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara untuk Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa (Kades) dari lima tahun menjadi 10 tahun, yang dilakukan Bupati pasca keluarnya UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah menyalahi aturan.

“Masalahnya selain tidak ada dasar hukumnya, Bupati juga tidak berwenang menetapkan Kades. Sehingga secara otomatis harus batal demi hukum,” kata Pelaksana Tugas Direktur Pengembangan Desa dan Kabupaten Departemen Dalam Negeri (Depdagri) RI E.B.Sitorus di Hotel Santika Semarang, Selasa (17/5).

Dalam seminar bertajuk “Problem Pemerintahan Desa di Era UU No.32/2004” yang diselenggarakan Kelompok Diskusi Wartawan (KDW) Provinsi Jateng menegaskan, bahwa seorang Bupati tidak berhak menetapkan tetapi hanya mengesahkan saja.

Pembicara lain Ketua FPKS DPRD Provinsi Jateng, Drs Abdul Fikri Faqih, MM, Ketua Praja Jateng Sudir Santoso SH, dan Pakar Hukum Tata Negara Undip Semarang, Arif Hidayat SH, MHum.

Badan Perwakilan Desa (BPD)

Lebih lanjutSitorus mengatakan, yang berhak menetapkan Kades adalah Badan Perwakilan Desa (BPD). “Ini sesuai dengan UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah,” katanya menegaskan.

Pasal 95 ayat (3) menyebutkan, calon Kades yang terpilih dengan mendapatkan dukungan suara terbanyak ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) dan disahkan oleh Bupati.

Begitu juga apabila Perda yang akhirnya digunakan dasar perpanjangan masa jabatan Kades itu ternyata terbit sebelum adanya UU No.32/2004, juga tidak ada yang berhak menetapkan Kades selain BPD.

“Untuk itu dalam hal ini jangan menyalahkan undang-undangnya. Tapi bagaimana interpretasinya,” kata dia menandaskan. Di samping itu, sesuai PP No.76/2001 tentang Pedoman Umum Pemerintahan Desa, paling lama 30 hari setelah ditetapkan BPD, Bupati harus mengesahkan Kades.

Apabila tidak, berarti Bupati telah melanggar sumpah dan undang-undang. Sambil menunggu keluarnya PP pasca keluarnya UU No.32/2004, menurut dia, sebenarnya tidak ada kekosongan jabatan Kades, karena kebijakan Mendagri untuk Kades yang habis masa jabatan setelah terbitnya UU dilakukan pengangkatan pejabat sementara (Pjs) Kades.

Penjabat Kades diusulkan Camat dengan memperhatikan aspirasi dan pendapatan masyarakat. “Jadi tak bisa asal copot begitu saja,” katanya menegaskan. Soal rencana pengisian jabatan Sekdes dari PNS, diakuinya, memang masih menjadi kendala besar.

Apabila Sekdes akan langsung diangkat menjadi PNS, pemerintah sekarang ini tidak memiliki dana. “Namun demikian, saat ini masih terus dibahas Badan Kepegawaian Nasional (BKN),” katanya.

Rencana Pengeluaran PP Yang Terbaru

Abdul Fikri yang juga anggota Komisi A (Bidang Pemerintahan) DPRD Provinsi Jateng mendesak pemerintah segera mengeluarkan PP pengganti PP 76/2001, agar tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum demi kepentingan sesaat.

Menanggapi permintaan itu, E.B.Sitorus mengungkapkan rencana pengeluaran PP yang baru itu sekarang sudah dilakukan. Saat ini prosesnya sudah tidak lagi ditingkat staf, sudah ke Mendagri.

Namun demikian, perjalanan Mendagri ke Presiden belum tentu tidak ada jurang. “Karena masih ada Setneg. Tapi mudah-mudahan orang-orang Setneg yang kami ajak bicara mengerti tentang desa, sehingga bisa nyambung dan PP itu bisa segera

Kepala desa adalah bagian dari pemerintah desa, yang dibantu juga oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk di desa. Jadi, kepala desa adalah penyelenggara pemerintahan desa.

Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan untuk di Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Desa. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan dari tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.

Jika Kepala Desa Mengundurkan Diri

Kepala desa berhenti karena:

  1. meninggal dunia;
  2. permintaan sendiri; atau
  3. berhenti

Apabila Kepala Desa berhenti karena mengundurkan diri (berhenti itu karena permintaan sendiri), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaporkan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lainnya. Pemberhentian Kepala Desa ini ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota Keputusan ini disampaikan secara langsung kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan Para pejabat terkait pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

 Penggantian Kepala Desa yang Mengundurkan Diri

Dalam sisa masa jabatan kepala Desa tersebut tidak lebih dari 1 (satu) tahun, bupati/walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai penjabat kepala Desa yang baru.

Dalam sisa masa jabatan Kepala Desa tersebut lebih dari 1 (satu) tahun, bupati/walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai penjabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa atau (musdes)

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat kepala desa tersebut paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis dari pemerintahan. kepala Desa (pegawai negeri sipil tersebut) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan kepala Desa pada umunya.

Dasar hukum:

Contoh pidato perpisahan sekolah dasar kelas 6 belajarusaha112 April 2018puisi Navigasi pos SebelumnyaBerikut Seperti yang dirasakan kebanyakan orang lainnya, hari ini merupakan hari yang ditunggu-tunggu setelah 6 tahun lamanya menimba ilmu hingga tahapan akhir menyelesaikan Ujian Nasional. Rasa sedih dan gembira turut menghampiri dalam hati selain senang dapat lulus dengan nilai memuaskan juga terasa sedih meninggalkan sekolah dimana selama 6 tahun tersebut bukan merupakan waktu yang singkat, banyak kenangan yang ditinggal. Tapi apapun kenangan itu, biarkan menjadi tahapan awal yang harus kita lalui untuk melanjutkan kejenjang berikutnya Asslamu’alaikum wr, wb Yang kami hormati Bpk/ibu kepala sekolah Para dewan guru tanpa menyebut satu persatu Para orang tua kami dan tamu undangan Yang saya banggakan teman teman sekalian. Di pagi yang cerah dan berbahagia ini marilah kita bersama sama mengucap rasa syukur atas nikmat yang diberikan allah swt dimana masih dapat berkumpul dalam rangka merayakan atas kelulusan siswa kelas 6 untuk melanjutkan ketingkat menengah pertama. tidak lupa Shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman Bapak, ibu guru yang dimulaikan allah,, Yang pertama izinkan saya mengucapkan rasa terimakasih yang paling dalam kepada semua guru yang telah berjasa memberikan bimbingan dan pengajaran dengan telaten dan rasa sabar. Dalam rangka perpisahan kelas 6 dengan para guru serta adik kelas ini, lebih tepatnya saya menyebutnya bukan sebagai perpisahan akan tetapi langkah awal untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya, sebab tidak menutup kemungkinan kami akan kembali kesini dalam waktu dan kesempatan yang berbeda untuk mengabdi sebagaimana bapak ibu telah lalui. Di hari suka ria ini, hampir semua peserta lulusan mengalihkan perhatian tentang masa depan selanjutnya, selain itu rasa emosi yang bercampur- aduk juga menyelimuti saya dan teman teman yang akan melanjutkan pendidikan ketingkat menegah pertama. Selain kami sangat senang dan bangga atas kelalusan ini, kami juga merasa sedih untuk meninggalkan sekolah tercinta ini. Sekali lagi tidak bosan-bosannya kami ucapkan terimakasih kepada bapak / ibu guru yang telah berjasah kepada semua siswa/ siswi, walaupun masih terdapat disana sini kendala dan hambatan untuk mencapai tingkat kelulusan yang membanggakan. Kurikulum yang sering gonta ganti dan ujian berstandar nasional yang semakin tinggi merupakan bagian dari tantangan bagi para siswa dan guru, akan tetapi atas kerja keras dan semangat yang tak pernah kenal lelah dari para guru, alhamdulillah semua terlewati dengan baik. Bapak/ibu guru yang kami hormati dan cintai, sedemikian besar jasa yang telah dicurahkan kepada kami, tentu kami tidak akan pernah lupa, kelak kami akan menjadi orang yang sukses, kami akan datang menemui bapak ibu guru seraya mengucapkan, “saya berhasil seperti ini berkat didikan bapak/ibu yang begitu sabar dan telaten” Untuk para adik adik kelas, Saya berpesan senantiasa belajar tekun dan patuh terhadap aturan sekolah yang berlaku. Saya mengerti dan merasakan, terkadang kebosanan terhadap belajar tidak jarang menghampiri, serta keinginan untuk bermain dari pada belajar tidak jarang dirasakan. Akan tetapi perlu diketahui para adik adik disini, setiap tahun standar kelulusan bukan semakin mudah (lebih tinggi) melainkan sebaliknya lebih tinggi. Jadi diperlukan semangat belajar yang lebih giat untuk melewati standar kelaulusan tersebut. Untuk para orang tua kami, hari ini saya ingin mengatakan terimakasih yang sedalam-dalamnya, atas pengerbanan terhadap kami sebagai anak. Mulai dari bayi, belajar berjalan, sampai saat sekarang, jasa kalian tidak akan pernah terbalaskan oleh anak ini. Demikian isi pidato singkat saya ini bila terdapat kata yang kurang berkenan dihati mohon untuk dimaafkan, yang salah pasti datangnya dari saya dan yang benar datangnya dari allah swt. Saya awali dengan salam dan saya akhiri dengan salam Assalamu’ alaikum wr,wb Ttd. Demikian tentang Contoh Pidato Perpisahan sekolah kelas 6,# Singkat dan Sederhana, silahkan dipelajari sebagai persiapan awal agar anda tidak grogi saat berpidato didepan banyak orang nantinya. Semoga bermanfaat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan PerUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang suatu Desa;

Peraturan Dari Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Catatan:

  • Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”)
  •  lihat juga Pasal 23 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”)
  • Penjelasan Umum Angka 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”)
  • Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”) dan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“PP Desa”)
  • Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“PP Desa”)
  • Pasal 54 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“PP Desa”)
  • Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentianya Kepala Desa  tersebut(“Permendagri 82/2015”)
  •  Menurut Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“PP Desa”)
  • Menurut Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“PP Desa”)
  • Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“PP Desa”) Lebih lanjutnya bisa anda baca sendiri di :Masa Jabatan

nah,mungin sekian article kali ini tentang masa jabatan kepala desa anda juga bisa membaca tugas dan fungsi perangkat desa