Perbedaan desa dan kelurahan yang paling terlihat terletak pada manajemen pengelolaan wilayah dan jenjang kepemimpinannya.

Seperti diketahui, desa umumnya dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih melalui pemilihan kepala desa (Pilkades) sedangkan kelurahan umumnya dipimpin oleh seorang lurah yang ditunjuk langsung oleh bupati atau walikota setempat.

Namun, apakah hanya sebatas itu perbedaannya? Ternyata tidak! Lalu apa saja? Berikut penjelasannya!

Perbedaan Desa dan Kelurahan

Perbedaan Desa dan Kelurahan

Sebelum membahas mengenai perbedaan desa dan kelurahan,lebih baiknya jika kita terlebih dahulu membahas tentang pengertian dan prinsip manajemen dari keduanya.

Desa bisa diartikan sebagai suatu wilayah administratif di bawah kecamatan yang berisi unit-unit perumahan kecil yang membentuk suatu kampung atau dusun dan dipimpin oleh seorang kepala desa.

Sedangkan pengertian kelurahan dapat kita artikan sebagai suatu wilayah administratif di bawah kecamatan yang tersusun atas beberapa rukun warga (RW) dan dipimpin oleh seorang lurah.

dari kedua pengertian tersebut, tentu saja akan tergambar apa saja perbedaan antara desa dan kelurahan.

1. Perbedaan Sebutan untuk Pemimpin

 Perbedaan Sebutan untuk Pemimpin

yaitu perbedaan mendasar yang menjadi ciri desa dan kelurahan terletak pada sebutan untuk pemimpin wilayahnya.

Desa dipimpin oleh seorang kepala desa sedangkan kelurahan dipimpin oleh seorang lurah. meskipun memiliki sebutan yang berbeda, keduanya tetap mempunyai beberapa kesamaan dan fungsinya.

2. Perbedaan Status Kepegawaian

Perbedaan Status Kepegawaian

desa dan kelurahan juga dapat dilihat dari status kepegawaian perangkat administratif yang mengatur jalannya pemerintahan.

Kepala desa bersama staf yang memimpin desa bukanlah pegawai negeri (kecuali sekertaris desa), mereka umumnya bekerja secara swadaya, sedangkan lurah bersama stafnya umumnya adalah PNS yang digaji oleh APBD kabupaten kota.

3. Proses Pengangkatan Pemimpin

Proses Pengangkatan Pemimpin

Proses pengangkatan pemimpin juga menjadi salah satu perbedaan antara desa dan kelurahan yang cukup mendasar.

kepala desa ditunjuk melalui proses pemilihan atau pemungutan suara yang dilakukan oleh setiap warga desa secara demokratis.

Sedangkan di kelurahan langsung ditunjuk oleh walikota atau bupati daerahnya tersebut.

4. Perbedaan Masa Jabatan Pemimpin

Perbedaan Masa Jabatan Pemimpin

Karena ditunjuk oleh penduduk atau masyarakat di situ, masa jabatan kepala desa berdasarkan undang-undang terbatas hanya dalam 2 periode yang masing-masing lamanya 5 tahun.

Sedangkan lurah dapat memimpin kelurahan dalam masa yang tidak terbatas, tergantung dari keputusan bupati atau walikotanya.

Terbatasnya masa kepemimpinan dari lurah hanya dibatasi oleh masa pensiunnya sebagai seorang pegawai negeri sipil, yakni sekitar usia 55 tahunan saja.

5. Perbedaan Sumber Dana Pembangunan

Perbedaan Sumber Dana Pembangunan

Perbedaan desa dan kelurahan juga dapat kita lihat dari asal atau sumber dana pembangunan yang digunakan. saat ini memperoleh sumber dana pembangunan dari APBN melalui adanya sebuah dana desa.

Sedangkan kelurahan memperoleh dana pembangunannya dari APBD kabupaten/kota masing-masing.

6. Perbedaan Badan Perwakilan

 Perbedaan Badan Perwakilan

Desa dan kelurahan menerapkan sistem perwakilan sebagai kontrol dari setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpinnya. sebutan untuk badan perwakilan masing-masing ternyata berbeda.

Badan perwakilan di desa di berinama BPD (Badan Perwakilan Desa) sedangkan badan perwakilan di kelurahan dinamai DK (Dewan Kelurahan). Baik Itu BPD maupun DK, keduanya memiliki anggota yang mewakili dusun atau RW.

7. Perbedaan Sosiologi

Perbedaan Sosiologi

Kelurahan umumnya berada di wilayah perkotaan. Secara sosiologi, warga kelurahan umumnya tidak memiliki ikatan batin yang kuat satu sama lainnya. Beda halnya dengan warga di pedesaan.

Prinsip gotong royong dan kebersamaannya masih sekali melekat dimiliki masyarakatnya.

8. Perbedaan Kehidupan Masyarakat Masyarakat

Perbedaan Kehidupan Masyarakat Masyarakat

Di desa umumnya mengandalkan sektor agraris seperti pertanian dan peternakan sebagai mata pencaharian utamanya yang menopang kehidupan mereka.

Sedangkan masyarakat yang berada di kelurahan umumnya mengandalkan sektor non-agraris, seperti menjadi buruh, karyawan, pegawai, pengusaha, dan lain sebagainya.

9. DEFINISI DESA

DEFINISI DESA

Menurut Widjaja (2003) desa didefinisikan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.

Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat

UU No.22 tahun 1999, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat.

hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

HAW. Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang paling Asli, Bulat dan Utuh, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)  UU No. 22 Tahun 1999

10. Wilayah

Wilayah

pedesaan adalah wilayah yang penduduknya mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi wilayah sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan, jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi

UU No. 32 tahun 2004, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadatnya.

yang diakui serta dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia UU No. 32 2004

11. Ciri-ciri utama masyarakat pedesaan

Ciri-ciri utama masyarakat pedesaan

Kehidupan di pedesaan erat hubungannnya dengan alam, mata pencaharian tergantung dari alam serta terikat pada alam

Umumnya semua anggota keluarga mengambil bagian dalam kegiatan bertani, walaupun keterlibatannya berbeda  orang desa sangat terikat pada desa dan lingkungannya.

di pedesaan segala sesuatu seolah-olah membawa hidup yang rukun, perasaan sepenanggungan dan jiwa tolong menolong sangat kuat dihayati Corak feodalisme masih nampak walaupun derajatnya sudah mulai berkurang

12. masyarakat yang tinggal di pedesaan

masyarakat yang tinggal di pedesaan

hidup di pedesaan banyak bertautan dengan adat istiadat dan kaidah-kaidah yang diwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya.

di beberapa daerah jiwa masyarakat terbuka terhadap perkara-perkara rohani, sehingga mereka tidak mudah melepaskan keterikatan dan ketakutannya terhadap ilah-ilah (hal-hal berbau spiritualisme,pen-) dalam kehidupan sehari- hari.

karena keterikatan pada lingkungan dan kebiasaan yang ada mereka mudah curiga terhadap sesuatu yang lain daripada yang biasa, terutama terhadap hal-hal yang lebih menuntut rasionalitas. Mereka lebih tertarik mistik

Banyak daerah pedesaan yang penduduknya sangat padat padahal lapangan kerja dan sumber penghidupan relatif sedikit mengakibatkan kemelaratan sehingga sering mendorong jiwa apatis.

Yayuk Yuliati, dkk, Sosiologi Pedesaan, (Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003), hal. 31

“Pusat tempat sentralisasi, provinsi tempat desentralisasi, kabupaten/kota tempat desentralisasi, desa tempat otonomi asli” Kamardi, Kepala Desa Bentek Lombok Barat

13. Otonomi Desa

Otonomi Desa

Desa sebagai Self Governing Community Desa memiliki hak asal-usul, karena umur desa sendiri lebih lama dibanding negara Desa berhak memilih pemimpinnya sendiri, memiliki lembaga legislatif, bahkan lembaga yudikatif yang mengatur hukum adat Desa berhak memiliki kekayaan, membuat APBDes dan membuat Perdes

14. Kembali Ke Nagari

Kembali Ke Nagari

pengalaman Sumatera Barat Setelah jatuhnya Soeharto, wacana kembali ke nagari bergulir kencang.

Gubernur, bupati, DPRD, akademisi, LSM, pers, pengusaha, kerapatan adat, ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang dan sebagainya berbicara serius untuk merumuskan formula baru kembali ke nagari.

Setelah melawati dialektika yang panjang, Propinsi Sumbar mengundangkan Perda No. 9/2000, yang menjadi efektif pada bulan Januari 2001. Kecuali wilayah kota dan Mentawai. Perda ini kemudian diikuti oleh perda di tingkat kabupaten

15. Pembukaan Perda menyatakan bahwa Sumbar kembali ke nagari

 Pembukaan Perda menyatakan bahwa Sumbar kembali ke nagari

diikuti dengan rumusan ritual bahwa “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”, “hukum agama mengatur, adat memakai, alam adalah guru bagi umat manusia”.

Perda itu memberikan kepastian rintisan untuk kembali ke nagari dalam batas-batas wilayah sebelum 1979. Perda juga menyebutkan sumber- sumber daya nagari

pasar, balai adat, mesjid dan surau, lahan, sawah, hutan, sungai, kolam, danau dan bagian dari laut yang dulu merupakan ulayat nagari, bangunan publik serta harta kekayaan yang bergerak dan harta lainnya.

16. Perda No 9 tahun 2000

Perda No 9 tahun 2000

mengamanatkan pemerintahan nagari dikelola oleh wali nagari yang menjalankan fungsi eksekutif, dan Badan Perwakilan Anak nagari (BPAN) yang menjalankan fungsi legislatif.

Sesuai dengan konteks pemerintahan nagari klasik, kemudian dibentuk Lembaga Anak Nagari (LAN) yang menjalankan fungsi yudikatif mengenai sengketa harta pusaka, Lembaga Syarak Nagari (LSA) yang berfungsi sebagai wadah kebersamaan.

memajukan adat dan agama, dengan diisi oleh wakil dari kaum ulama dan adat, serta Badan Musyawarah Adat dan Agama (BMAS) yang berfungsi sebagai dewan konsultasi terhadap pemerintah nagari, yang anggotanya yaitu wakil dari suku yang ada.

17. Pada Tahun 2001

Sungai Kamuyang berhasil mewujudkan

Sungai Kamuyang berhasil mewujudkan penataan pemerintahan sesuai dengan amanat Perda, penguatan capacity building pengelola nagari, dan bahkan bisa menerapkan APBNagari partisipatif.

yang didukung oleh DAUN yang diberikan oleh pemerintah kabupaten dalam rangka penguatkan fungsi pemerintahan nagari di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Tahun 2003 Sungai Kemuyang menghasilkan banyak Pernag yang partisipatif.

Pernag itu antra laian tentang

(1) pemanfaatan tanah ulayat,

(2) pengelolaan tempat pemandian Batang Tabit,

(3) pemeliharaan Jalan dalam Nagari,

(4), wajib Khatam Al Quran bagi Murid/Anak Usia SLTP,

(5) tata cara pelaksanaan nikah dan baralek kawin,

(6) PAS dari penjualan ternak,

(7) penyakit masyarakat (PEKAT),dan

(8)penyelesaian sengketa perkara,

(9) pelanggaran hubungan suami-istri.

18. SISTEM PEMERINTAHAN DESA

SISTEM PEMERINTAHAN DESA

Bidang Perubahan UU No. 5 tahun 1979 UU No. 22 tahun 1999 UU No. 32 tahun 2004

1 Nama Desa Seragam Tidak seragam Tidak Seragam

2 Susunan Organisasi Pemerintahan Kepala desa, perangkat desa, LMD Kepala desa (sebutan lain), perangkat desa lain Kepala Desa, Sekretaris Desa (PNS), perangkat desa lain

3 Kewenangan desa Tidak disebutkan secara tegas, hanya dinyatakan bahwa kewenangan, hak- hak dan kewajiban desa ditetapkan dan diatur dengan peraturan daerah Disebutkan secara tegas.

Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Kewenangan yang oleh peraturan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah Tugas pembantuan dari Kabupaten, Provinsi atau pusat

19. Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Desa Mencakup:

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

1. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak desa tersebut.

2. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan kepengurusannya kepada kepada desa.

3. Tugas dari pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota. 4. urusan pemerintahan lainnya oleh peraturan perundang- perundangan diserahkan kepada desa.

4 Lembaga perwakilan Tidak terdapat/ ada, LMD bagian dari pemerintah desa Ada, Badan Perwakilan Desaa.

Badan Perwakilan Desa berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Badan Permusyawaratan Desa, BPD berfungsi untuk menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

20. Kelurahan

Kelurahan

Kelurahan di bentuk di wilayah kecamatan tdk otonom, bagian dari perangkat daerah Dipimpin oleh lurah yg dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari bupati/walikota

Apa Saja Perbedaan Desa Dan Kelurahan?

Langsung saja

  • berikut ini poin-poin pembeda antara desa serta kelurahan.
  • Pemimpin: Kepala Desa vs Lurah
  • Aspek yang pertama terlihat jelas membedakan antara desa dan kelurahan adalah pemimpinnya.
  • Siapa pemimpin desa? Jelas Kades atau kepala desa.
  • Sedangkan,
  • pemimpin kelurahan? Tak lain dan tak bukan adalah lurah.
  • Perbedaan ini bukan sekedar perbedaan nama. Perbedaan yang lebih mendasar bisa dilihat pada poin selanjutnya di bawah ini.

Status Pemimpin: PNS vs Non PNS Bila dilihat dari status pemimpin, kelurahan dikepalai oleh seoarang dengan jabatan PNS. Sedangkan kades tidak.

Kades diangkat dengan cara pilkades yang melibatkan seluruh penduduk desa. Sedangkan lurah ditunjuk oleh bupati.

Perbedaan status kepemimpinan ini memang terkait dengan pengangkatannya. Jabatan seperti kades analog dengan jabatan seperti pemimpin yang dipilih oleh berbagai pemilihan umum yang sifatnya memang non PNS.

Masa Kepemimpinan: Terbatas vs Tak Terbatas

Perbedan desa dan kelurahan bisa dilihat juga dari masa kepemimpinan pemimpinnya. Kades, karena ia dipilih melalui mekanisme pemilihan, memiliki masa jabatan yang terbatas.

Hal ini berbeda dengan lurah yang masa jabatannya tak punya batasan seperti itu.

Pengangkatan: Diangkat vs Ditunjuk

Sebagaimana disebut di atas, pemimpin desa dipilih dengan cara pilkades sedangkan pemimpin kelurahan ditunjuk – oleh struktur di atasnya.

Kultur Masyarakat: Lebih Renggang vs Lebih Erat

Selain aspek pemimpinnya, kita juga perlu menilik kondisi sosiologis masyarakatnya. Dari segi kultural, secara umum masyarakat desa memiliki ikatan yang lebih kuat dibanding – masyarakat dalam satu kelurahan.

Alasannya, sebetulnya karena luas area yang berbeda, serta kondisi kelurahan yang bisa berupa masyarakat urban yang lebih individualis.

Ekonomi: Variatif vs Bergantung pada Alam

Secara umumnya, dari aspek ekonomi, masyarakat desa dicirikan sebagai masyarakat dengan kegiatan ekonomi bergantung pada alam.

Misalnya saja sebagai pelayan, petani, pembuat gula arena, dan sejenisnya. Masyarakat keluarahan memiliki kegiatan ekonomi yang secara umum lebih beragam.

Beberapa pekerjaan lain yang sering terlihat adalah pekerjaan di bidang perdagangan,birokrat, sampai jasa.

Gaya Hidup: Variatif vs Lebih Monoton

Dari gaya hidupnya, kita juga dapat meng gambaran perbedaan desa dan kelurahan. Gaya hidup didesa secara umum lebih lambat dan lebih tradisional.

Masyarakat kelurahan yang bisa terdiri atas masyarakat urban memiliki gaya yang lebih dinamis.

Badan Perwakilan: BPD vs DK

Berdasakan badan perwakilannya, masing-masing unit pemerintahan ini punya badan perwakilan tersendiri.

Bila desa diwakili oleh Badan Perwakilan Desa, sedangkan keluarahan diwakili Dewan Kelurahan.

Jumlah Penduduk: Lebih Banyak vs Lebih Sedikit

Pemerintah desa memimpin jumlah penduduk yang lebih sedikit – dibandingkan dengan kelurahan.

Bagaimana tidak?

Desa secara definisi adalah struktur terendah di bawah camat. Kelurahan bisa diartikan sebagai unit pemerintahan yang membawahi – beberapa unit RW atau setingkat dengan desa.

Simpulan Perbedaan Desa dan Kelurahan

Bagaimana?

Rasanya sudah cukup jelas sekali  penjelasan tentang mengenai perbedaan antara desa dan kelurahan di atas. beberapa poin-poin dari perbedaan desa dan lurah:

Baca Juga : 6 Fungsi Desa

  • Pemimpinnya
  • Status Pemimpin
  • Masa Kepemimpinan
  • Kultur Masyarakat
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Komposisi Masyarakat
  • Badan Perwakilan
  • Jumlah Penduduk

Kedua wilayah ini memang memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Perbedaan-perbedaan itu membentuk sebuah karakter antara desa dan kelurahan juga berlainan satu sama lain.

Bagaimana tidak?

Dari penjelasan perbedaan desa dan kelurahan di atas, mulai dalam hal status pemimpin hingga gaya hidupnya secara umum. nah,kamu juga bisa mengetahui perbedan desa dan kota