Mengetahui Sumber Keuangan Negara Kita Ini Yang Banyak Tidak Diketahui Orang Lain

Sumber Keuangan Negara

Halo sobat selamat datang di web saya. Kali ini pada artikel ini kita akan mempelajari tentang sumber keuangan negara. Pastikan kalian membacanya tanpa dilewati satu kata pun. Karena ini merupakan hal yang penting.

Tapi, kalian tenang aja saya sudah membuat artikel sesingkat mungkin. Hal ini bertujuan agar kalian tidak jenuh membaca karena terlalu banyak kata – kata yang sulit dimengerti. Berikut penjelasan tentang sumber keuangan negara.

Pengertian Sumber Keuangan Negara Indonesia

Sumber Keuangan Negara

Sumber Keuangan Negara ialah semua hal yang berhubungan atau berkaitan dengan  penerimaan dan pengeluaran dalam sebuah negara. Hal ini memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian negara secara keseluruhan.

Saat ini ada beberapa sumber keuangan negara kiya yang berasal dari dalam negeri ataupun yang berasal dari luar negeri. Hal ini selanjutnya menjadi salah satu hal yang mendasar dalam pembuatan Anggaran Penerimaan Serta Belanja Negara (APBN).

Pemerintah Republik Indonesia harus bisa mengelola sumber keuangan negara tersebut dengan cermat dan teliti. Tidak hanya itu pemerintah juga harus menggunakannya dengan penuh tanggungjawab. Hal ini bisa berdampak sangat besar dan jangka panjang untuk masyarakat atau warga negara.

Saat ini sumber keuangan negara kita memiliki pemasukan yang besar. Hal ini berasal dari luar negari maupun dari dalam negeri. Berikut penjelasannya.

Sumber Keuangan Negara Dari Dalam Negeri

  • Pajak

Pajak merupakan sebuah pungutan wajib yang dibayar rakyat kepada negara dan akan dipakai untuk kepentingan negar, pemerintah, dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan mendapatkan manfaat dari pajak secara langsung.

Hal ini dikarenakan pajak dipakai untuk kepentingan umum, bukan sebagai kepentingan pribadi. Pajak ialah salah satu sumber dana pemerintah agar bisa melakukan pembangunan, hal ini berlaku kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak bisa dipaksakan karena dilakukan berdasarkan peraturan dari undang-undang.

Kalau menurut UU KUP pajak memiliki pengertian seperti berikut :

Menurut UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007, pasal 1, ayat 1. Pengertian pajak ialah partisipasi wajib kepada negara yang terutang secara orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tidak mendapatkan imbalan secara langsung, digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.

Ciri – Ciri Pajak Berdasarkan UU KUP 28 Tahun 2007 :

1. Pajak Adalah Sebuah Kontribusi Wajib Warga Negara

Artinya setiap orang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Tetapi hal tersebut hanya berlaku kepada warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif.

Maksud dari syarat tadi adalah warga negara yang mempunyai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) lebih dari Rp2.050.000 per bulan. Apabila Anda merupakan sebuah karyawan/pegawai, baik karyawan swasta ataupun pegawai pemerintah, dengan total penghasilan lebih dari Rp2 juta, maka wajib membayar pajak.

Kalau Anda adalah wirausaha, lalu setiap penghasilan akan dikenakan pajak sebesar 1% dari total penghasilan kotor/bruto (menurut PP 46 tahun 2013).

2. Pajak Bersifat Memaksa Bagi Setiap Warga Negara

Ketika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, maka wajib agar membayar pajak. Dalam undang-undang pajak sudah dijelaskan, apabila seseorang secara sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif ataupun hukuman secara pidana.

3. Warga Negara Tidak Memperoleh Imbalan Langsung

Pajak dengan retribusi merupakan hal yang berbeda. Contoh retribusi: ketika memperoleh manfaat parkir, setelah itu harus membayar sejumlah uang, yakni retribusi parkir, tetapi pajak tidak seperti itu. Pajak adalah ssebuah sarana pemerataan pendapatan warga negara.

Jadi ketika pembayaran pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung memperoleh manfaat pajak yang dibayar, yang akan Anda peroleh ialah berupa perbaikan jalan dan fasilitas lainnya di daerah Anda. Fasilitas kesehatan gratis untuk keluarga, beasiswa pendidikan bagi anak Anda, dan lain-lainnya.

4. Berdasarkan Undang-undang

Artinya pajak diatur oleh undang-undang negara. Beberapa dari undang-undang ada yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak.

Pajak Menurut Sudut Pandang Dari Sisi Ekonomi Dan Hukum

Sebagai sumber pendapatan utama negara, pajak mempunyai nilai strategis dalam sudut pandang ekonomi maupun hukum. Menurut 4 ciri di atas, pajak bisa dilihat dari 2 perspektif, yaitu:

a) Pajak Dari Sudut Pandang Ekonomi

Hal ini dapat dinilai dari beralihnya sumber daya yang berasal dari sektor privat (warga negara) untuk sektor publik (masyarakat). Hal ini memberikan gambaran bahwa pajak membuat 2 situasi menjadi berubah, yakni:

  • Berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya demi kepentingan penguasaan barang dan jasa.
  • Bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang digunakan sebagai kebutuhan masyarakat.
b) Pajak Dari Sudut Pandang Hukum

Perspektif ini terjadi dikarenakan adanya sebuah ikatan yang timbul karena undang-undang. Hal ini mengakibatkan timbulnya kewajiban warga negara supaya menyetorkan sejumlah dana tertentu kepada negara.

Negara juga memiliki kekuatan untuk memaksa dan pajak tersebut dipakai sebagai penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini menapakkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang. Sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik untuk petugas pajak sebagai pengumpul pajak maupun untuk wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Fungsi Pajak Untuk Rakyat Ataupun Negara

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak adalah sebuah aset pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang diperlukan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga pajak memiliki beberapa fungsi, yakni:

1. Anggaran (Budgeter)

Pajak adalah sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana maupun dengan cara mengumpulkan uang dari wajib pajak ke kas negara. Hal ini bertujuan untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya.

Sehingga fungsi pajak sebagai sumber pendapatan negara yang mempunyai tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

2. Mengatur (Regulasi)

Fungsi lainnya ialah sebuah alat yang melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Maksud dari fungsi mengatur tersebut antara lain:

  • Bisa digunakan sebagai menghambat laju inflasi.
  • Boleh digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor dan barang.
  • Mampu memberikan proteksi atau perlindungan kepada barang produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
  • Dapat mengatur dan menarik investasi modal yang menolong perekonomian supaya semakin produktif.
3. Pemerataan (Distribusi)

Pajak boleh digunakan untuk menyesuaikan atau menyeimbangkan antara pembagian penghasilan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Stabilisasi

Fungsi lainnya pajak adalah menstabilkan kondisi dengan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi, pemerintah menerapkan sistem pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar mampu dikurangi.

Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi maupun deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar bisa ditambah dan deflasi mampu di atasi.

  •  BUMN Dan BUMD

BUMN memiliki kepanjangan yakni Badan Usaha Milik Negara, sedangkan BUMD adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Daerah. Kalau pengertian dari BUMN dan BUMD ialah sebuah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah.

Hal yang membedakannya yakni kepemilikan serta skala yang diperbolehkan. BUMN merupakan badan usaha milik negara, dan boleh beroperasi di seluruh Indonesia untuk menyelenggarakan bisnisnya.

Kalau BUMD merupakan badan usaha yang dimilik suatu daerah tertentu dan dipisahkan dari kekayaan daerah. BUMD dapat menyelenggarakan kegiatannya di wilayah asalnya, boleh juga di wilayah lain dengan izin kerjasama dari pemerintahan daerah tersebut.

Fungs & Peran Dari BUMN Dan BUMD

  • BUMN  :

Fungsi BUMN da BUMD adalah pelaksana kebijakan dalam perekonomian nasional. Berikut perannya :

1) Memberikan sumbangan untuk perkembangan perekonomian nasional dan penerimaan negara

2) Meningkatkan penyelenggaraan kemanfaatan umum, berupa penyediaan barang serta jasa dalam jumlah dan mutu yang memadai supaya pemenuhan keperluan hidup orang banyak;

  • BUMD :

1) Melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi serta pembangunan daerah

2) Pemupukan dana  supaya mampu melakukan pembiayaan pembangunan daerah

3) Mendorong peran dan masyarakat dalam bidang usaha

4) Memenuhi kebutuhan barang maupun jasa bagi kepentingan publik

5) Menjadi perintis kegiatan dan usaha yang kurang peminatnya bagi pekerja swasta.

Ciri – Ciri BUMN Dan BUMD

1) Pemerintah pusat maupun daerah pemegang hak atas segala kekayaan maupunn usaha

2) Berkedudukan sebagai pemegang saham dalam pemodalan perusahaan

3) Mempunyai wewenang dan juga kekuasaan dalam penetapan kebijakan perusahaan

4) Pengawasan dilakukan menggunnakan alat pelengkapan negara baik pusat ataupun daerang yang berwenang

5) Melakuka pelayanan umum, selain mencari keuntungan

6) Sebagai stabillisator perekonomian yang bertujuan sebagai menyejahterakan rakyat

7) Sebagai sumber keuangan negara

8) Hampir seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan milik negara

9) Modalnya boleh berupa saham atau obligasi untuk perusahaan yang go public

10) Mampu menghimpun dana dari pihak lain, boleh berupa bank atupun nonbank

11) Direksi bertanggung jawab penuh atas BUMN/ BUMD, dan menjadi perwakilan BUMN/BUMD di pengadilan.

  • Denda & Sita

Denda menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia ( KUBI ) merupakan sebuuah hukuman yang berupa kewajiban membayar uang, uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman karena melanggar aturan. undang-undang, dan sebagainya.

Berdasarkan buku KPK (komisi pemberantasan korupsi) yakni hukuman berupa keharusan pembayaran dalam bentuk uang maupun lainnya.

Dari dua pernyataan tersebut bisa disimpulkan bahwa denda merupakan sebuah hukuman atau sanksi kepada seseorang atau organisai untuk membayar sejumlah uang ataupun bentuk lain yang telah disepakati dalam perjanjian (undang-undang).
Contoh:  Denda pelanggaran lalulintas dan ketentuan peraturan perpajakan

Pengertian Sita adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib (pihak yang dirugikan dalam perjanjian maupun atuaran yang berlaku layaknya undang-undang) agar mengambil barang atau aset lainnya dari pihak yang mempunyai sejumlah tagihan atau tidak sesuai dengan undang undang yang belaku.

Dalam konteks Pemerintahan 

Pemerintah memiliki hak untuk memungut denda atau menyita aset milik masyarakat, jika masyarakat secara individu, kelompok, organisasi diketahui telah melanggar peraturan pemerintah. Hasil dari denda dan sita tadi dapat dimasukkan ke dalam salah satu pendapatan negara. Serta hal ini bisa dikatakan sumber keuangan negara.

  • Retribusi

Berdasarkan pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi memiliki pengertian yakni pungutan di daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah demi kepentingan orang secara pribadi atau badan tertentu.

Bisa dikatakan retribusi menjadi sumber keuangan negara yang ke dua setelah pajak. Retribusi daerah kemudian akan menjadi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Subjek atau Wajib Retribusi merupakan orang pribadi maupun badan yang terlibat atas pembayaran terhadap penggunaan jasa dan perizinan dari pemerintah daerah termasuk pemungut maupun pemotong retribusi daerah.

Fungsi Dan Manfaat Retribusi Daerah Sebagai Sumber Keuangan Negara Yang Kedua

Berikut ini fungsi dan manfaat yakni :

  • Sumber Pendapatan Daerah

    Retribusi daerah adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah yang termasuk dalam APBD dan dijadikan sumber keuangan negara. Biasa sumber sumber pendapan daerah termasuk sebagai keuangan dan dikelola dikeuangan desa.

  • Pengatur Kegiatan Ekonomi Daerah

    Retribusi yang didapat nantinya akan dipakai untuk pengatur kegiatan ekonomi daerah oleh pemerintah daerah.

  • Stabilitas Ekonomi Daerah

    Modal penting untuk membuat sebuah jalan keluar seperti lapangan kerja, mengontol harga pasar dan lain sebagainya, jatuh pada retribusi. Hal ini karena retribusi mampu mengatasi berbagai masalah di bidang ekonomi.

  • Pencetakan Uang

Pemerintah dapat mengalami defisit, dan apabila hal ini terjadi maka salah satu cara dengana menutup defisit tersebut dengan cara yakni mencetak uang lebih banyak.

Namun, jumlah uang yang dicetak harus dikendalikan dengan baik oleh pemerintah hal ini bisa membuat jumlah uang yang beredar terlalu banyak mampu mengakibatkan inflasi.

  •  Pinjaman Uang

Apabila terjadi defisit, selain mencetak uang pemerintah juga boleh melakukan pinjaman, baik dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Kekurangannya ialah, pemerintah wajib membayar hutang selanjutnya dengan bunganya.

Sumber pinjaman uang ini bisa diperoleh dari institusi perbankan, institusi non perbankan, pemerintah, ataupun individu. Pinjam uang biasanya dilakukan oleh pihak bank dan di simpan ke dalam sebuah brangkas.

Brankas yang disimpan juga memiliki kualitas bisa dikatakan brangkas yang berkualitas tinggi.

  • Sumbangan, Hadiah, dan Hibah

Pemerintah Indonesia bisa memperoleh sumbangan, hadiah, ataupun hibah dari berbagai pihak, baik dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Tidak seperti pinjaman yang harus dikembalikan dengan tambahan bunga. Sumbangan, hadiah, hibah tidak wajib untuk dikembalikan.

Besarnya penerimaan negara dari sumbangan, hadiah, dan hibah tersebut jumlahnya tidak bisa dipastikan karena berdasarkan pihak yang memberikannya.

Contoh :

  1. Sumbangan bagi dana korban penanggulangan bencana alam yang diberikan pihak asing
  2. Hibah tanah yang diberikan individu untuk pemerintah
  • Penyelenggaraan Undian Berhadiah

Undian berhadiah ini bisa diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia dengan menunjuk salah satu institusi untuk pelaku pelaksananya. Keuntungan yang didapat pemerintah adalah selisih dari penerimaan uang undian yag nantinya dikurangi biaya operasional dan hadiah yang dikasih untuk pemenang.

Contoh undian berhadiah:

  • Undian Bank berhadiah mobil, semakin banyak transaksi maka nasabah memiliki sebuah peluang untuk memenangkan undian.

Jadi intinya sumber keuangan negara berdasarkan dari uaga rakyat. Rakyat yang membayar pajak atau pun uang untuk negara tidak akan merasakan hasilnya secara langsung.

Uang yang anda berikan untuk negara akan dijadikan sebuah sumber keuangan untuk membangun negara tersebut.Semua uang yang anda keluarkan itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah.

Nah, banyakk nih beranggapan kalau uang yang anda berikan ke pemerintah akan menjadi miliki mereka. Anggapan tentang itu semua salah tidak semua pemerintah yang melakukan hal itu.

Oleh sebab itu pilihlah seorang pemimpin yang baik, jujur , dan terpercaya menurut anda. Nah, oleh sebab itu bayarlah pajak dan uang pembangunan lainnya demi memajukan bangsa. Jadikan negara kita negara  maju dengan rakyat yanng displin melakukan pembayaran.

kalau anda sudah paham dengan sumber keuangan negara kita alangkah baiknya anda mengajarkan ke seluruh rakyat dan memmberitahunya tentang sumber keuangan negara. Dan sampai jumpa.

Oke itu saja yang bisa saya  sampaikan pada artikel saya ini. Semoga  bermanfaat dan anda paham dari mana sumber keuangan negara kita ini.