Harapan Perubahan Serta Tantangan Dalam Pendamping Desa

Pendamping Desa – merupakan jabatan pendamping desa dibawah KemenDes, yang berasal dari pembentukan Undang-Undang Desa bertugas meningkatkan keberdayaan masyarakat di desa.
MEMANG, pendekatan institusional dalam kajian perubahan selain sudah usang, juga tidak banyak membantu kita memahami konsep pemberdayaan sesungguhnya terkait Undang Undang No 6 Tahun 2014, tentang desa.

Itu sebabnya, perlu menggunakan teori pendekatan dengan konsep perubahan yang lebih ‘radikal’ untuk memahami kepastian artikulasi yang lebih luas. Bukan hanya sekadar penerapan aturan yang cenderung terkesan ‘terpaksa’.

image

Namun, usia tiga tahun setelah disahkannya UU No 6 tentang desa pada tahun 2014, tidak begitu mudahnya memahami dan mengaplikasikan secara keseluruhan isi yang tertuang dalam 122 pasal.

Proses ini tentu memakan waktu yang lama dengan melibatkan banyak pihak. Apalagi, sejumlah regulagi turunannya yang perlu dimengerti dalam waktu yang sangat singkat.

image

Kemudian ada Permendes No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Permendes No 2 tentang Musyawarah Desa dan Permendes no 3 tentang Pendamping Desa.

Ditambah lagi dengan Permendes No 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes, serta Permendes No 8 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Jika merujuk pada realitas, maka desa dalam jangga waktu tiga tahun telah disibukkan dengan berbagai persoalan yang rumit dalam mengurus dirinya sendiri menggunakan regulasi yang ada. Sehingga kerap menimbulkan perdebatan-perdebatan yang berefek kepada persoalan sosial.

image

Terlepas karena faktor ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) secara personal yang lemah menjadi tolak ukur tersensidiri serta kemampuan lainnya berkaitan dengan sistem dan manajemen di level desa yang perlu terus ditingkatkan. Selain faktor kepentingan dan ‘godaan’ ekonomi yang menggiurkan.

Pendekatan institusional itulah yang memaksa saya justru melihat bahwa regulasi yang ada belum cukup efektif merubah desa menjadi bagian dari permasalahan kesejahteraan warga dan membentuk kemandirian desa atas kesadaran kolektif.

Perlu pendekatan ‘pemberdayaan’ yang lebih responsif dan progresif sebagai transaksi kesadaran dan politik perubahan, bukan hanya semata mata melihat dari aspek hukum dan institusi saja. Jika ini yang dikedepankan, maka desa akan menjadi takut pada bayangannya sendiri.

Kemudian dana desa menjadi seperti ‘umpan’ yang membuat perangkat desa terjerat dalam spiral konflik sosial dan kepentingan yang pada ujungnya memasuki ranah hukum. Ini menjadi dilema tersendiri bagi pelaku dan masyarakat di desa.

image

Makanya tidak heran bila merujuk pada laporan yang dikeluarkan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 11 Agustus 2017, bahwa ada 110 kasus penyelewengan dana desa sepanjang tahun 2016 – 2017, dan semua kasus tersebut rata-rata dilakukan oleh kepala desa.

Kemudian, kita juga bisa menemukan berbagai modus lainnya dalam memanfaatkan dana desa masuk dalam pundi pribadi. Pemungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan dan kabupaten dengan berbagai celah kegiatan sehingga perangkat desa menjadi sasaran atas kesalahan ini.

Kewenangan Terbatas

Ada banyak lecehan dan ungkapan kekecewaan kepada pendamping desa, yang sebenarnya belum dimaknai secara lebih mendasar oleh banyak pemangku kepentingan, baik di level kabupaten, kecamatan dan desa.

Selain minimnya keingintahuan stakeholder terhadap pendamping desa, saya juga melihat ada berbagai benturan kepentingan untuk memanfaatkan dana desa demi kepentingan kelompok dan pribadi secara tersembunyi dengan berbagai hidden agenda.

Sehingga peran pendamping menjadi seperti anak haram yang dilema; satu sisi peranannya begitu penting dalam mendampingi desa dan kecamatan, namun di sisi lain menjadi momok menakutkan akibat hilangnya ‘pendapatan’ ilegal para oknum dengan berbagai dalih.

image

Sisi inilah kemunculan konflik yang mengarah disharmonisasi antara pemerintah dan pendamping desa di beberapa desa dan kecamatan. Sehingga, pendampingan beralih pada perbaikan kesadaran akan sikap dan moral yang bobrok. Sisi ini pula kewenangan pendamping desa tidak memiliki kekuatan hukum melakukan pencegahan terjadi tindakan kriminal.

Permendesa No 3 Tahun 2015, tentang Pendamping Desa pada pasal 11 dan 12 hanya memberikan tujuh kewenangan dan tugas pendamping. Semuanya hanya berkaitan dengan memberikan masukan, lebih kepada pengarahan dan sosialisasi.

Kepala Desa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tentu memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaannya. Apabila kritik dan saran terkait tentang pengelolaan yang tidak diindahkan, maka pendamping desa tidak bisa mencegah lebih jauh karena keterbatasan kewenangan.

Berbagai kasus, konteks inilah peran pendamping desa untuk masuk dalam wilayah pelanggaran jadi terbatas. Jadi, apabila oknum melakukan tindakan kriminal maka peran pendamping hanya dapat menasehati dan ingatkan.

Begitu juga dengan peranan lainnya di tingkat kecamatan. Dalam Permen No 3 hanya disebutkan bahwa, pendamping hanya sebatas melakukan koordinasi dan memfasilitasi laporan pendampingan. Jika pun tidak dilibatkan, pendamping juga tidak bisa berbuat banyak. Seterusnya di level kabupaten.

Maka, apabila oknum kecamatan atau kabupaten bermain dengan urusan dana desa, maka peran pendamping desa hanya menegur dan menasehati serta mengingatkan.

image

Untuk itu, saya berharap pendampingan bisa dimaksimalkan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas dan akses yang lebih merata. Jadi peran pendamping bukan hanya sekedar menjadi ‘tukang ceramah’ tapi juga bisa membuat kebijakan advokasi lebih lanjut pada pencegahan, monitoring dan pengawasan.

Dalam buku “community development: creating community alternatives-vision, analysis and practice”, menegaskan; selain memberikan batasan pemberdayaan kepada banyak orang, yang lebih penting adalah keterlibatan partisipasi dalam mempengaruhi sebuah komunitas. Semoga!

BACA : PENDAMPING DESA

BACA :

GAJI PENDAMPING DESA

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENDAMPING DESA

REKRUTMEN PENDAMPING DESA

PENGERTIAN PENDAMPING DESA

LOWONGAN KERJA PENDAMPING DESA