yuk pelajari bersama Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang memudahkan Kaur Keuangan

sistem keuangan desa

Pemerintah indonesia melaui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengembangkan sistem keuangan Desa (Siskeudes) memudahkan kaur keuangan. Pengembangan Aplikasi sistem tersebut telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengatasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Dana desa

Dana desa adalah dana APBD yang diperuntukkan bagi desa yang ditrasfer melalui APBD kabupaten/ kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan didesa.

Berdasarkan alokasi dana tersebut, maka Dana desa dihitung berdasarkan jumlah perdesa dan dialokasikan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk (25%), angka kemiskinan (35%), luas wilayah(10%) dan tingkat kesulitas geografis (30%).

Dalam mempertimbangkan dari penggunaan formula tersebut maka memperhatikan aspek pemertaan dan keadilan, rasio penerima Dana desa terkecil dan terbesar adalah paling rendah (1:4), dan standar deviasi ang paling rendah.

Dana desa setiap tahunnya bertambah dan tahun 2018 ini pemerintah pusat mengganggarkan dana sebesar RP60 Triliun yang akan diberikan untuk 174.954 se Indonesia.

Dalam penyebarannya Dana desa 2018 untuk daerah tertinggal dan daerah sangat tertinggal mengalami peningkatan dari Rp36,7 triliun menjadi Rp37,3 trilun.

Dana desa per kapita diluar Jawa-Bali lebih besar dibandingkan rata-rata perkapita di Jawa-Bali dan sumatera.

Dengan pembagiannya seperti papua sekitar Rp1,52 juta, maluku Rp686,4 ribu sulawesi Rp555,6 ribu dan kalimantan Rp522,6 ribu.

jika ingin lebih mengetahui tentang alokasi dana desa silahkan klik disini.

Prinsip pengunaan dana desa

Prinsip dalam pengunaan Dana desa yaitu keadilan, kebutuhan prioritas, kewenangan desa, partisipatif, swakelola dan berbasis sumber daya desa, tipologi desa.

Ditengah kegembiraan masyarakat desa yang merasakan secara langsung dampak pembangunan yang besar yang bakal tersangkut masalah hukum akibat salah pelaporan kauangan.

Wajar saja banyak yang khawatir, karena kepala yang berperan aktif dan secara langsung manyaksikan serta menerima sejumlah uang dalam rangka membangun desanya.

Pemerintah juga merasa khawatir, jika pemerintah didesa tidak diajarkan cara membuat pelaporan yang benar, maka bukan tidak mungkin akan banyak kepala desa yang terkait persoalan hukum.

Bukannya Dana desa menjadi berkah, malahan uang tersebut bisa menjadi bencana bagi mesyarakat pedesaan. Oleh karena itu pemerintah kabupaten (pemkab) mendorong aparatur desa untuk menggunakan aplikasi sistem  keuangan desa (siskeudes).

Siskeudes di Indonesia diterapkan untuk memastikan seluruh tahapan pembangunan desa, termasuk perencanaan hingga pelaporan dan pengawasan berjalan dengan efektif dan transparan.

Selama bertahun-tahun, sebagian besar pemerintah desa membuat anggaran, pembukuan dan laporan keuangan menggunakan MS-Excel atau aplikasi lain yang formatnya tidak standar.

Menjawab tantangan ini, pemerintah indonesia melaui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengembangkan Siskeudes.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi tersebut dibuat sederhana dan user friendly sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes.

Direktur pengawasan penyelenggaraan kauangan daerah badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) Iskandar Novianto mengatakan tata kelola kauangan desa yang semakin besar akan sulit dilakukan jika terus memakai sistem manual.

Dengan siskeudes menjadikan kaur keuangan yang juga bendahara desa lebih mudah dan cepat membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan semua anggara didesa.

Aplikasi ini berbasis komputerisasi. Selain memiliki tampilan ang mudah digunakan, juga dilengkapi dengan petunjuk pelaksaan implementasi maupun manual aplikasi, mengingatkan penggunanya memiliki rentang kemampuan yang berbeda-beda.

siskeudes dibangun dengan built-in internal control sehingga kesalahan-kesalahan yang terjadi diminimalisir. Dan hal yang sangat ditekankan, aplikasi ini dapat diperoleh secara “gratis” oleh pemerintah didesa.

Sejak tahun 2017 sesuai dengan semangat Nawa Cita Presiden, maka semua desa di kabupaten bantul menggunakan aplikasi Siskeudes yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Sistem maka diperlukan kemampuan menggunakan komputer dan juga pengetahuan tentang internet atau IT. Pelatihan sudah dilakukan kepada para kaur keuangan desa guna menambah kapasitas SDm,” kata budi yang merupakan kaur keuangan Desa Gandingharjo Sanden.

Dengan demikian tidak ada kendala berarti yang dialami didesa. Sekretaris paguyuban Kaur Keuangan Heri Sujoko, mengatakan bagi kaur kauangan desa relatif tidak ada kendala berarti dalam setahun penggunaan aplikasi Siskeudes.

“Di awal-awal sempat ada jaringan yang error, tapi itu Cuma sebentar setelah itu lancar,” katanya. Keberadaan Siskeudes, menurut Kaur Keuangan diDesa Wijirejo Kecamatan Pandak tersebut, sangat membantu proses pelaporan penggunaan keuangan.

Dengan menggunakan aplikasi tersebut, Kaur Keuangan tinggal memasukkan data penggunaan anggaran secara otomatis akan terhitung nilai pajak, lembar bendahara dan juga pembiayaan lain yang menyertai.

DASAR PENGEMBANGAN APLIKASI SISKEUDES

√ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

√ Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 juncto Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

√ Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 juncto PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

√ Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang berisi tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

√ Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman dalam Pembangunan Desa.

√ PMK Nomor 247 Tahun 2015 tentang Tata Cara dalam Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

PENGATURAN KONEKSI DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SISKEUDES

Penggunaan aplikasi ini dengan mode ODBC yang lebih disarankan bila dibandingkan menggunakan mode Direct Acces demi keamanan data. Untuk komputer yang terlanjur terpasang Office 2007 s.d 2013 agar dapat menambahkan office acces 2003 sehingga bisa menggunakan fitur ODBC.

  1. Database menggunakan Microsoft Acces 2003-2013, atau bisa HYBRID dg SQL2000 => dRiver jet ole db 4.0 atau sqlserver
  2. Aplikasi : Borland Delphi 7
  3. Report : Report builder 10.8
  4. Operating Sistem : Windows XP, WINDOWS-7, WINDOWS-8

SETTING KONEKSI DATABASE SISKEUDES

Untuk penggunaan Aplikasi mode ODBC

lebih disarankan bila dibandingkan dengan mode Direct Acces demi keamanan data.

Untuk komputer yang terlanjur terpasang Office 2007 s/d 2013 agar dapat menambahkan office acces 2003 sehingga bisa dalam menggunakan fitur ODBC.

Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa dengan Aplikasi SISKEUDES sebagai salah satu dari 4 (empat) modul yaitu:

#1: Kebijakan Pengawalan BPKP dan Regulasi Keuangan Desa;

#2: Gambaran Umum, Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa;

#3: Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa; dan

#4: Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

Modul Pengelolaan Keuangan Desa ini diharapkan dapat digunakan dalam pemberian bimbingan maupun konsultasi kepada pemerintah desa dalam peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa maupun kepada pemerintah daerah yang mempunyai peran pembinaan dan pengawasan tata pengelolaan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah desa.

Entri sistem keuangan desa

Dalam satu entri di aplikasi Siskeudes, data akan masuk ke berbagai laporan, seperti APBDes, laporan kelayakan didesa dan lain-lain.

Sehingga keunggulan penggunaan teknologi informasi sangatlah praktis dan terintegrasi.

Dalam proses penginputan siskeudes dilakukan sesuai dengan transaksi.

Menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sebelum menginputkan data ke dalam aplikasi tersebut, didesa harus menetapkan RAB yang telah disesuaikan sebelumnya dengan yang tertera di dalam sistem.

“Jadi kita tidak perlu repot menyusun ini dan itu, cukup pakai sistem saja,”tambahnya. Kaur Keuangan tidak ada kendala yang berarti dalam penerapan Siskeudes.

Sedangkan semua Kaur Keuangan mampu untuk mengoperasikan komputer dan jaringan internet dan masih ditambah adanya staf di desa.

Tekad tersebut untuk mengawal keuangan didesa agar proses pembangunan didesa lebih akuatabel sesaui amanat UU No.6 tahun 2004 tentang desa.

Permendagri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaaan Keuangan Desa mendorong aparatur pemerintah desa untuk membuat catatan laporan keuangan dan berbagai informasi. Nah jika tidak menggunakan aplikasi akan sulit membuat catatan.

Kelebihan aplikasi Siskeudes

Kelebihan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) yaitu

  1. sesuai peraturan,
  2. memudahkan Tatakelola Keuangan di Desa,
  3. kemudahan penggunaan aplikasi,
  4. dilengkapi dengan Sistem Pengendalian Intern (Built-in Internal Control)
  5. didukung dengan petuntuk pelaksanaan implementasi
  6. manual aplikasi sistem keuangan desa.

Database sistem keuangan desa

Aplikasi sistem keuangan desa menggunakan database Microsoft Access sehingga lebih portable dan mudah diterapkan pleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun.

Secara teknis transaksi di siskeudes termaksud dalam kelompok skala kecil, sehingga lebih tepat ditangani secara mudah dengan database access ini.

Penggunaan aplikasi dengan menggunakan database SQLServer hanya dikhususkan untuk tujuan tertentu atau volume transaksi sudah dalam kategori skala menengah.

Penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) harus mendapatkan persetujuan dari BPKP selaku pengembang aplikasi.

Output/keluaran aplikasi Siskeudes

Adapun keluaran aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) antara lain,

  1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
  2. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes),
  3. Dokumen Penatausahaan berupa Buku Kas Umum,
  4. Buku Rincian dan anggaran Pendapatan dan pembiayaan
  5. Buku Kas Pembantu Kegiatan, dan bukti transaksi),
  6. Laporan-laporan berupa Laporan Realisasi APB Desa,
  7. Laporan Kekayaan Milik Desa, dll.

Dengan menggunakan sistem keuangan desa (Siskeudes) secara online, maka penggunaan anggaran didesa lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan. Sehingga pencairan tahapan penyelesain pekerjaan(termin) berikutnya cepat dan mudah.

Tutorial Dasar Cara Install dan Login Aplikasi SISTEM KEUANGAN DESA

Jika sudah mendownload dan menginstall aplikasi SISTEM KEUANGAN DESA, maka cobalah untuk menginput atau mengisi APBDes menggunakan aplikasi SISTEM KEUANGAN DESA.

Untuk cara menginstallnya yaitu cukup dengan meletakkan folder SISTEM KEUANGAN DESA yang telah di download di drive D. Maka dengan begitu sudah dapat langsung menggunakan aplikasi tersebut.

Langkah-langkahnya:

Buka aplikasi SISTEM KEUANGAN DESA dengan cara klik 2 kali pada file SISTEM KEUANGAN DESA (lihat gambar). Jika muncul peringatan/ jendela, klik saja Yes

Tunggu sampai Aplikasi SISTEM KEUANGAN DESA terbuka, dan akan muncul username dan password yang harus diisi. Silahkan masukkan username: latihan dan password: latihan


Selamat, anda telah berhasil login ke SISTEM KEUANGAN DESA. Silahkan pelajari dahulu menu-menu yang ada.

Penganggaran SISTEM KEUANGAN DESA: Mengisi Data Umum Desa

Langkah selanjutnya adalah melakukan pengisian pada menu Penganggaran. Pengisian pada menu Penganggaran pada hakikatnya ialah membuat APBDes. Jadi rekan-rekan pemerintah desa diharapkan untuk membuat RAPBDes dan APBDes maka bisa melalui menu Penganggaran di aplikasi SISTEM KEUANGAN DESA ini.

Tutorial Cara Mudah Menginput Penganggaran pada Aplikasi SISTEM KEUANGAN DESA
1. Klik menu Data Entry -> pilih Penganggaran -> klik Isian Data Anggaran

  1. 1. Jika menggunakan aplikasi yang di download disini, maka Klik Pilih Desa, kemudian klik dua kali salah satu kecamatan yang daftar yang ada, Akan muncul daftar desa, kemudian klik dua kali dari daftar desa yang ada.

Jika anda menggunakan aplikasi ini maka setelah berisi nama desa sesuai kabupaten anda, maka langsung lanjut ke langkah dibawah ini.

2. Jika muncul seperti gambar di bawah ini, maka kemudian klik Data Umum Desa

Selanjutnya akan muncul seperti gambar di bawah ini, lalu Isikan Data Umum Desa dengan klik Tambah. Setelah diisi lengkap, klik Simpan. Jika ingin mengubah data setelah disimpan maka dengan cara klik Ubah.

Cara Mengatasi jika terjadi Error “Failed to set data for RegisteredDA” pada SISTEM KEUANGAN DESA

Setelah selesai dalam mendownload aplikasi SISTEM KEUANGAN DESA, maka jika disaat ketika membuka aplikasi pada beberapa komputer akan muncul peringatan error “Failed to set data for RegisteredDA” sebagaimana gambar di bawah ini.


Sebenarnya dari peringatan tersebut cukup mudah untuk diatasi dan tidak mengganggu sistem sama sekali. Cukup dengan cara tekan OK dan aplikasi SISTEM KEUANGAN DESA akan terbuka tanpa hambatan sama sekali. Namun jika dirasa mengganggu dalam kenyamanan, maka error tersebut dapat diatasi dengan cara sebagai berikut

Cara Mengatasi jika terjadi Error “Failed to set data for RegisteredDA” pada SISTEM KEUANGAN DESA
1. Klik kanan pada file SISTEM KEUANGAN DESA, pilih properties

  1. Pilihlah menu compatibily kemudian centang “Run this program as administrator”, lalu klik Ok

Selesai. Tutup SISTEM KEUANGAN DESA dan silahkan coba membukanya lagi.

Penganggaran SISTEM KEUANGAN DESA: Cara Menginput Bidang dan Kegiatan

Menginput apbdes pada menu Penganggaran, Dengan mengsimulasikan penginputan data APBDes untuk tahun 2017. Sebelumnya siapkan terlebih dahulu APBDes 2016 agar nanti memudahkan dalam proses inputan. Pada intinya, akan merancang APBDes dengan langsung menggunakan aplikasi SISTEM KEUANGAN DESA, tidak perlu lagi menggunakan excel.

Kali ini kita akan memulai dengan menginput/ memilih 5 bidang kegiatan yang ada di SISTEM KEUANGAN DESA untuk digunakan dalam APBDes. Mari kita mulai

1. Pertama masuk ke Menu Data Entry -> Penganggaran -> Isian Data Anggaran. Kemudian klik menu Kegiatan.

Menu Data Entri
Menu Kegiatan
  1. Setelah itu maka akan muncul menu di bawah ini. Lalu Klik Tambah (Angka 1), kemudian klik tanda kotak (Angka 2), kemudian pilih semua kegiatan yang ada (Angka 3, 4, dan 5), kemudian Simpan (Angka 6). Perhatikan dalam urutan nomor yang ada di gambar di bawah ini. Pada gambar pertama akan muncul setelah kita klik menu Kegiatan, sedangkan gambar kedua muncul setelah kita klik tanda kotak (Angka 2).
Gambar 1
Gambar 2
  1. Setelah itu selesailah proses dalam memilih dan menyimpan semuad data APBDes

Aplikasi Siskudes Online di Madiun Jadi Percontohan, Satu-satunya di Jawa Timur

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (siskeudes online) yang dikembangkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP), telah diterapkan secara online pada Kabupaten Madiun, Jawa Timur.

siskeudes ini diperuntukkan dalam kebutuhan pengelolaan keuangan desa ini sudah dioperasikan secara online sejak Desember tahun 2017.

Hal itu disampaikanoleh  Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bappemas dan Pemdes) Pemkab Madiun bernama Joko Lelono, saat diwawancara, Rabu (5/8/2018) siang.

Ia bahkan mengklaim, bahwa Kabupaten Madiun merupakan satu-satunya daerah yang menerapkan Siskeudes secara online di Jawa Timur.

“Kami sudah menerapkannya secara online sejak akhir Desember tahun 2017. Bahkan di Jawa Timur, Kabupaten Madiun merupakan satu-satunya yang menggunakan Siskeudes secara online.

Di seluruh Indonesia, baru terdapat enam yang menggunakan siskeudes online,” katanya.Di Kabupaten Madiun sendiri terdapat 198 desa yang sudah menerapkan inovasi ini.

Setiap tahunnya, tiap desa di Kabupaten Madiun mendapatkan dana rata-rata sebesar Rp 800 juta dari Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN, dan juga sekitar Rp 600 juta dari Anggaran Dana Desa (ADD) bersumber dari APBD.

Selama ini dalam tata kelola keuangan desa sudah menggunakan aplikasi Siskudes sehingga dapat diketahui sejauh mana penyerapan dana.

“Jadi lebih disiplin, sehingga tidak hanya sekadar mencairkan, harus terserap dan itu termonitor dengan aplikasi,” katanya.

SISKEUDES ONLINE PERMUDAH PENGAWASAN DANA DESA

Pemberlakuan  sistem keuangan desa online pada Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, sangat memudahkan pengawasan dalam penggunaan dana desa, kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setempat Adi Sadhono Murwanto.

“Siskeudes di kota Kudus sudah diberlakukan sejak Agustus 2017 sehingga mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan keuangan di masing-masing desa bisa dipantau melalui Siskeudes tersebut,” ujarnya di Kudus, Selasa.

Hanya saja, lanjut Adi, pada saat ini ada beberapa desa yang masih terkendala dengan keandalan jaringan internetnya.

Ia mengakui, perangkat pendukung di masing-masing pemerintah desa, memang memanfaatkan peralatan yang sebelumnya yaitu dengan digunakannya dalam mendukung pembuatan KTP SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).

“Persoalan keandalan terhadap jaringan internet, sedang diupayakan agar lebih lancar,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, Pemdes juga sedang mengupayakan pada kapasitas peladen atau server diperbesar, agar pelaporan keuangan pemerintah desa semakin lancar.

Untuk memastikan dalam pelaporan melalui Siskeudes tidak ada permasalahan, kata dia, setiap ada pelaporan keuangan yang dianggap mencurigakan, maka akan dilakukan pengawasan secara langsung dengan menerjunkan petugas ke lapangan.

Hal tersebut, lanjut dia, bertujuan untuk memastikan apakah yang dilaporkan memang sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

“Artinya, jangan sampai ada pelaporan keuangan yang digunakan untuk kegiatan pembangunan, ternyata setelah dilakukan pengecekan fisik kegiatan belum ada,” ujarnya.

Ia mengakui, beberapa kali menerjunkan petugas untuk memantau di lapangan, agar guna memastikan kecocokan antara laporan dengan kegiatan di lapangan.

Adapun alokasi dana desa yang diterima Kabupaten Kudus tahun 2017 sebesar Rp103,687 miliar, sedangkan alokasi dana desa sebesar Rp106,02 miliar, dana bagi hasil pajak daerah sebesar Rp8,24 miliar dan dana bagi hasil retribusi sebesar Rp1,95 miliar.

Bendahara Desa Bimtek Aplikasi Siskeudes Online di ponorogo

Sedikitnya 325 orang bendahara desa se-Kabupaten Probolinggo mengikuti dalam bimbingan teknis (bimtek) sistem aplikasi pengelolaan keuangan desa

(siskeudes Online) yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo selama 5 (lima) hari kerja mulai Rabu hingga Selasa (13-19/12/2017).

Demi efisiensi waktu dan maksimalnya, maka kegiatan bimtek ini dibagi dalam 10 angkatan mulai Rabu .

Tiap harinya ada 2 (dua) angkatan dengan masing-masing angkatan diikuti oleh desa-desa dari 6 (enam) kecamatan. Dalam bimtek ini, para bendahara desa dipandu instruktur langsung dari CV Lawang Sewu Jakarta.

“Pelatihan atau bimtek ini digelar dalam rangka membangun sistem keuangan desa secara online (siskeudes online). Sehingga ke depannya bisa lebih efisiensi waktu dan pekerjaan bisa langsung beraktivitas yang lain,” kata Sekretaris DPMD Kabupaten Probolinggo Syamsul Huda.

Menurut Syamsul Huda, Siskeudes yang telah dibangun oleh BPKP ini sudah dimanfaatkan oleh seluruh pemerintah desa dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) dan pelaporan pelaksanaan APBDes.

“Namun demikian masih secara offline. Artinya desa kalau mengirimkan laporan ke DPMD harus dilakukan manual. Ini yang menjadi kendala pada kecepatan dalam kelancaran pengelolaan keuangan yang ada di desa.

Itupun terkadang masih harus bolak balik dikarenakan adanya kesalahan,” jelasnya.

Dengan adanya Siskeudes online ini tentunya bisa mengatasi kendala-kendala yang ada tersebut.

Karena pemerintah desa tidak perlu bolak balik ke DPMD cukup dengan online saja. Melalui siskeudes online ini, bendahara desa bisa komunikasi langsung dalam rangka konsultasi untuk pengelolaan keuangan desa secara online.

“Melalui kegiatan ini diharapkan para bendahara desa dalam penyusunan APBDes bisa lebih cepat serta laporan pertanggungjawaban penggunaan APBDes bisa cepat selesai,” harapnya.

Secepatnya 24 Desa/Kelurahan Harus Gunakan Sistem Keuangan Desa Online di malang

Rupanya para perangkat desa/kelurahan di Kota Batu segera tancap gas usai melakukan study banding di Sukabumi beberapa waktu yang lalu. Mereka bakal segera menerapkan Sistem Keuangan Desa online (siskeudes online) di tempatnya masing-masing.

Terlebih memang sudah lama pada kantor desa/kelurahan memiliki fasilitas berupa wifi. Sehingga mudahkan untuk langsung diterapkan di kantor.

Ketua Asosiasi Petinggi dan Lurah (Apel) Kota Batu Wiweko mengatakan, setelah dilakukan study banding di Sukabumi beberapa saat lalu, desa/kelurahan tidak mau kalah agar segera menggunakan siskeudes secara online (siskeudes online)

“Karena di Sukabumi itu terdapat 381 desa, yang sudah pakai Siskeudes 70 persennya. Jadi kenapa tidak segera dilangsungkan saja, soalnya di Kota Batu cuman 24 desa/kelurahan,” kata Wiweko.

Untuk menunjang dalam lancarnya menggunakan Siskeudes itu lanjut Wiweko, juga dilakukan pelatihan yang melibatkan seluruh Sumberdaya Manusia (SDM) hingga seluruh perangkat desa di Kota Batu.

Adanya pelatihan ini dimaksudkan untuk mempermudah menjalankan siskeudes online.

“Pelatihan itu juga sangat dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana cara mengelola siskeudes secara online. Apalagi belum banyak yang mengetahui secara online ini,” imbuhnya.

Sementara itu Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso mengharapkan kepada seluruh desa/kelurahan secepatnya menggunakan siskeudes secara online. Tahun 2019 mendatang pengelolaan Siskeudes Offline harus menjadi siskeudes online.

Sebab menurutnya dengan adanya Siskeudes online maka bisa mempercepat pelaporan agar tersinkronisasi dengan Pemerintah Kota Batu.

“Secepatnya harus mulai menerapakan siskeudes online. Jadi tahun depan saat membuat laporan terkait APBDes dengan anggaran miliaran sudah bisa memanfaatkan teknologi IT tersebut,” harap Punjul.

Aplikasi Siskudes Online di Madiun Jadi Percontohan, Satu-satunya di Jawa Timur

Sistem Keuangan Desa (siskeudes online) yang dikembangkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP), telah diterapkan secara online pada Kabupaten Madiun, Jawa Timur.

siskeudes ini diperuntukkan dalam kebutuhan pengelolaan keuangan desa ini sudah dioperasikan secara online sejak Desember tahun 2017.

Hal itu disampaikanoleh  Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bappemas dan Pemdes) Pemkab Madiun bernama Joko Lelono, saat diwawancara, Rabu (5/8/2018) siang.

Ia bahkan mengklaim, bahwa Kabupaten Madiun merupakan satu-satunya daerah yang menerapkan Siskeudes secara online di Jawa Timur.

“Kami sudah menerapkannya secara online sejak akhir Desember tahun 2017. Bahkan di Jawa Timur, Kabupaten Madiun merupakan satu-satunya yang menggunakan Siskeudes secara online.

Di seluruh Indonesia, baru terdapat enam yang menggunakan siskeudes online,” katanya.Di Kabupaten Madiun sendiri terdapat 198 desa yang sudah menerapkan inovasi ini.

Setiap tahunnya, tiap desa di Kabupaten Madiun mendapatkan dana rata-rata sebesar Rp 800 juta dari Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN, dan juga sekitar Rp 600 juta dari Anggaran Dana Desa (ADD) bersumber dari APBD.

Selama ini dalam tata kelola keuangan desa sudah menggunakan aplikasi Siskudes sehingga dapat diketahui sejauh mana penyerapan dana.

“Jadi lebih disiplin, sehingga tidak hanya sekadar mencairkan, harus terserap dan itu termonitor dengan aplikasi,” katanya.

SISKEUDES ONLINE PERMUDAH PENGAWASAN DANA DESA

Pemberlakuan  sistem keuangan desa online pada Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, sangat memudahkan pengawasan dalam penggunaan dana desa, kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setempat Adi Sadhono Murwanto.

“Siskeudes di kota Kudus sudah diberlakukan sejak Agustus 2017 sehingga mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan keuangan di masing-masing desa bisa dipantau melalui Siskeudes tersebut,” ujarnya di Kudus, Selasa.

Hanya saja, lanjut Adi, pada saat ini ada beberapa desa yang masih terkendala dengan keandalan jaringan internetnya.

Ia mengakui, perangkat pendukung di masing-masing pemerintah desa, memang memanfaatkan peralatan yang sebelumnya yaitu dengan digunakannya dalam mendukung pembuatan KTP SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).

“Persoalan keandalan terhadap jaringan internet, sedang diupayakan agar lebih lancar,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, Pemdes juga sedang mengupayakan pada kapasitas peladen atau server diperbesar, agar pelaporan keuangan pemerintah desa semakin lancar.

Untuk memastikan dalam pelaporan melalui Siskeudes tidak ada permasalahan, kata dia, setiap ada pelaporan keuangan yang dianggap mencurigakan, maka akan dilakukan pengawasan secara langsung dengan menerjunkan petugas ke lapangan.

Hal tersebut, lanjut dia, bertujuan untuk memastikan apakah yang dilaporkan memang sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

“Artinya, jangan sampai ada pelaporan keuangan yang digunakan untuk kegiatan pembangunan, ternyata setelah dilakukan pengecekan fisik kegiatan belum ada,” ujarnya.

Ia mengakui, beberapa kali menerjunkan petugas untuk memantau di lapangan, agar guna memastikan kecocokan antara laporan dengan kegiatan di lapangan.

Adapun alokasi dana desa yang diterima Kabupaten Kudus tahun 2017 sebesar Rp103,687 miliar, sedangkan alokasi dana desa sebesar Rp106,02 miliar, dana bagi hasil pajak daerah sebesar Rp8,24 miliar dan dana bagi hasil retribusi sebesar Rp1,95 miliar.

Bendahara Desa Bimtek Aplikasi Siskeudes Online di ponorogo

Sedikitnya 325 orang bendahara desa se-Kabupaten Probolinggo mengikuti dalam bimbingan teknis (bimtek) sistem aplikasi pengelolaan keuangan desa (siskeudes Online) yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo selama 5 (lima) hari kerja mulai Rabu hingga Selasa (13-19/12/2017).

Demi efisiensi waktu dan maksimalnya, maka kegiatan bimtek ini dibagi dalam 10 angkatan mulai Rabu . Tiap harinya ada 2 (dua) angkatan dengan masing-masing angkatan diikuti oleh desa-desa dari 6 (enam) kecamatan. Dalam bimtek ini, para bendahara desa dipandu instruktur langsung dari CV Lawang Sewu Jakarta.

“Pelatihan atau bimtek ini digelar dalam rangka membangun sistem keuangan desa secara online (siskeudes online). Sehingga ke depannya bisa lebih efisiensi waktu dan pekerjaan bisa langsung beraktivitas yang lain,” kata Sekretaris DPMD Kabupaten Probolinggo Syamsul Huda.

Menurut Syamsul Huda, Siskeudes yang telah dibangun oleh BPKP ini sudah dimanfaatkan oleh seluruh pemerintah desa dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) dan pelaporan pelaksanaan APBDes.

“Namun demikian masih secara offline. Artinya desa kalau mengirimkan laporan ke DPMD harus dilakukan manual. Ini yang menjadi kendala pada kecepatan dalam kelancaran pengelolaan keuangan yang ada di desa.

Itupun terkadang masih harus bolak balik dikarenakan adanya kesalahan,” jelasnya.

Dengan adanya Siskeudes online ini tentunya bisa mengatasi kendala-kendala yang ada tersebut.

Karena pemerintah desa tidak perlu bolak balik ke DPMD cukup dengan online saja. Melalui siskeudes online ini, bendahara desa bisa komunikasi langsung dalam rangka konsultasi untuk pengelolaan keuangan desa secara online.

“Melalui kegiatan ini diharapkan para bendahara desa dalam penyusunan APBDes bisa lebih cepat serta laporan pertanggungjawaban penggunaan APBDes bisa cepat selesai,” harapnya.

Secepatnya 24 Desa/Kelurahan Harus Gunakan Sistem Keuangan Desa Online di malang

Rupanya para perangkat desa/kelurahan di Kota Batu segera tancap gas usai melakukan study banding di Sukabumi beberapa waktu yang lalu. Mereka bakal segera menerapkan Sistem Keuangan Desa online (siskeudes online) di tempatnya masing-masing.

Terlebih memang sudah lama pada kantor desa/kelurahan memiliki fasilitas berupa wifi. Sehingga mudahkan untuk langsung diterapkan di kantor.

Ketua Asosiasi Petinggi dan Lurah (Apel) Kota Batu Wiweko mengatakan, setelah dilakukan study banding di Sukabumi beberapa saat lalu, desa/kelurahan tidak mau kalah agar segera menggunakan siskeudes secara online (siskeudes online)

“Karena di Sukabumi itu terdapat 381 desa, yang sudah pakai Siskeudes 70 persennya. Jadi kenapa tidak segera dilangsungkan saja, soalnya di Kota Batu cuman 24 desa/kelurahan,” kata Wiweko.

Untuk menunjang dalam lancarnya menggunakan Siskeudes itu lanjut Wiweko, juga dilakukan pelatihan yang melibatkan seluruh Sumberdaya Manusia (SDM) hingga seluruh perangkat desa di Kota Batu.

Adanya pelatihan ini dimaksudkan untuk mempermudah menjalankan siskeudes online.

“Pelatihan itu juga sangat dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana cara mengelola siskeudes secara online. Apalagi belum banyak yang mengetahui secara online ini,” imbuhnya.

Sementara itu Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso mengharapkan kepada seluruh desa/kelurahan secepatnya menggunakan siskeudes secara online. Tahun 2019 mendatang pengelolaan Siskeudes Offline harus menjadi siskeudes online.

Sebab menurutnya dengan adanya Siskeudes online maka bisa mempercepat pelaporan agar tersinkronisasi dengan Pemerintah Kota Batu.

“Secepatnya harus mulai menerapakan siskeudes online. Jadi tahun depan saat membuat laporan terkait APBDes dengan anggaran miliaran sudah bisa memanfaatkan teknologi IT tersebut,” harap Punjul.