Alokasi Dana Desa Yang Seharusnya

Alokasi Dana Desa – Jika kita melihat di  desa-desa ada pembangunan infrastruktur dan perekonomian masyarakat yang sudah baik dan ada juga yang masih terbengkalai dan perekonomian lemah.

Hal ini karena setiap penduduk desa punya kemampuan yang berbeda-beda dalam melakukan pembangunan infrakstruktur dan ekonomi di daerah mereka. Oleh sebab itu sangat di perlukan partisipasi pemerintah pusat akan hal ini.

Agar setiap rencana pembangunan di buat pemerintah berjalan sesuai dengan semestinya, sangat di perlukan dana untuk tiap tingkatan pemerintahan agar pembangunan yang merata ditiap lini dapat terlaksana.

Untuk tingkat pemerintahan paling kecil yaitu desa, juga memiliki dana tersendiri untuk pembangunannya, yang nantinya harus dikelola oleh pemerintah desa untuk bisa melakukan pembangunan infrastruktur dan rencana lainnya.

Dana desa ini di beri oleh APBD daerah, lalu di bagikan ke setiap desa yang mencakup wilayah tersebut. Pembagian Dana Desa ini di sama ratakan di setiap desa.

Dana desa merupakan kebijakan pemerintah agar terjadi  kesamarataan dalam pembangunan di setiap daerah. Agar masyarakat merasakan hasil dari rencana-rencana yang di janjikan pemerintah.

Adapun cara-cara dalam pengalokasian dana tersebut oleh pemerintah, kita juga hendaknya harus mengetahui tata cara tersebut agar dapat berpartisi dan mengawasi jalannya penggunaan dana desa secara tepat.

Atau mungkin jika dari kita nanti menjadi salah satu perangkat pemerintah desa dibidang pengalokasian dana desa, dapat melakukan dengan maksimal dengan mengetahui tata caranya yang benar.

Maka dari itu, saya akan mencoba memaparkan mengenai alokasi dana desa dari pengertian hingga cara pengalokasian yang benar, pemaparan nya dapat di simak sebagai berikut :

Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa

A. Pengertian ADD

Alokasi Dana Desa adalah dana yang didapatkan dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten yang nantinya dialokasikan untuk tujuan kesamarataan kemampuan keuangan antar setiap desa.

Agar nantinya  dapat mendanai keperluan desa baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan pembangunan dengan pelayanan masyarakat.

ADD adalah perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui iuran Desa. ADD adalah bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Ada beerapa tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain :

  1. Meningkatkan sistem pemerintahan desa dalam menerapkan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
  2. Peningkatan kekuatan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengkondisian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
  3. Meningkatkan kesamarataan pendapatan, peluang bekerja dan peluang berusaha bagi masyarakat desa.
  4. Membantu peningkatan swadaya gotong royong di masyarakat desa.

Pemerintah sangat mengharapkan kebijakan Alokasi Dana Desa ini agar bisa mendukung proses pembangunan partisipatif dengan masyarakat.

Dengan upaya pemberdayaan masyarakat di desa sekaligus memelihara yang berkesinambungan pembangunan di tingkat desa.

Melalui adanya Alokasi Dana Desa, desa memiliki kejelasan pendanaan sehingga proses pembangunan dapat terus dilakukan tanpa perlu menunggu lama datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat.

B. Penetapan ADD

Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan melalui ketetapan-ketetapan sebagai berikut :

  1. Penetapan dan juga hasil perhitungan ADD per tahunnya ditetapkan oleh
    Peraturan Bupati.
  2. Penetapan dan juga hasil perhitungan ADD yang bersangkutan diummkan kepada desa paling lambat bulan Agustus per tahunnya.
  3. Data variabel independen utama dengan data variabel independen tambahan paling lambat dikirim oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan kepada Tim Fasilitasi Kabupaten di bulan Maret untuk penghitungan ADD tahun selanjutnya.

C. Penggunaan ADD

1. Penggunaan Alokasian Dana Desa

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dipergunakan untuk penyelenggaraan program Pemerintah Desa yaitu 30% dari jumlah pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD).

Dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dipergunakan untuk program pemberdayaan masyarakat Desa yaitu sebesar 70%.

 

2. Arah Alokasi Dana Desa (ADD)

Penyelenggaraan dari Pemerintahan Desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan prioritas sebagai berikut :

  • Peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) dari Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meliputi Pendidikan, Pelatihan, Pembekalan, Studi Banding.
  • Pembiayaan Tim operasional  pelaksana dibidang Pemerintahan.
  • Biaya tunjangan untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, dan juga honor operasional BPD, ketua RT dan RW serta pengokohan kelembagaan RT dan RW.
  • Penambahan Biaya perawatan untuk kantor dan lingkungan Kantor Kepala Desa.
  • Biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan,  pertanggungjawaban antara lain :
    • Pembuatan/Perbaikan monografi, peta dan lain-lain untuk data dinding.
    • Penyusunan APBDes, LPPD dan LKPJ, pelaporan dan pertanggung jawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).
    • Biaya lain-lain yang perlu dan mendesak, contohnya Penanganan keadaan darurat bencana alam, kebakaran dan lainnya.

Pemberdayaan Masyarakat melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan ketentuan kegiatan seperti berikut :

  • Biaya Pemberdayaan Manusia dan Institusi. Penggunaanya meliputi :
    • Pembinaan bidang Keagamaan.
    • Peningkatan keahlian Pengelola Lembaga Usaha Milik Desa (BUMDES, LPMD, dsb) untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
    • Pelayanan kesehatan masyarakat terutama pada penanganan Gizi Balita melalui POSYANDU.
    • Menunjang kegiatan 10 Progaram Pokok PKK, Kesatuan Gerak PKK dan UP2K-PKK.
    • Menunjang kegiatan Anak dan Remaja antara lain pengadaan sarana TPK, TK, sarana Olahraga, Karangtaruna dll.
    • Biaya untuk Musrenbang dan pemberdayaan aspirasi tingkat dusun dan lingkungan.
    • Peningkatan untuk keamanan dan ketentraman Desa.

 

  • Biaya Pemberdayaan Lingkungan. Penggunaanya meliputi :
    • Pembangunan dan biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil atau sarana ekonomi Desa seperti pembuatan jalan, irigasi dan talud, jembatan, los pasar, lumbung padi dll.
    • Untuk penghijauan / tanaman hortikultura.
  • Biaya Pemberdayaan usaha/ ekonomi. Penggunaanya meliputi:
    • Peningkatan keahlihan lembaga simpan pinjam dengan modal usaha baik dalam bentuk UED-SP, LKPMD, Badan Perkreditan Desa atau lembaga lainnya.
    • Pemaksimalkan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat antara lain melalui penambahan modal usaha serta budidaya pemasaran produk.
    • Biaya untuk pengadaan Pangan.

 

D. Pengelolahan ADD

Agar menimalisir bahkan mencegah terjadinya penyalahgunaan Alokasi Dana Desa ini maka pemerintah kabupaten menetapkan peraturan dan pengelolaan yang harus ditaati oleh setiap pengelola ADD di setiap desa, yaitu sebagai berikut:

  1. Pengelolaan ADD dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan kedalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  2. Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa beserta lampirannya.
  3. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD harus direncanakan.
  4. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efisien dan efektif, terarah, terkendali serta akuntabel dan bertanggung jawab.
  5. Bupati melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa.
  6. ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa.
  7. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa yang dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

 

Sekian penjelasan mengenai Alokasi Dana Desa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita, dan juga dapat mengawasi kinerja pemerintah desa agar di dapatkan hasil yang maksimal.

Baca juga Pengaturan Penggunaan Dana Desa Terbaru

Terima Kasih