Mencari Tahu Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Benar

Pengelolaan Keuangan Desa – merupakan seluruh aktifitas seperti anggaran perencanaan, tata usaha, pertanggungjawaban serta pengawasan. Pengelolaan keuangan  desa dilakukan secara tertib dan terencana yang ditetapkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).

Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa

Sumber pendapatan desa terdiri dari :

  1. Pendapatan keuangan desa dari hasil kekayaan desa atau usaha desa, bisa juga dari hasil swadaya dan partisipasi serta hasil gotong royong warga desa.
  2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa.
  3. Bagian dana keuangan dari pusat dan daerah yang diterima ialah paling sedikit sebesar 10% yang diterima berdasar Alokasi Dana Desa (ADD). Rasio ADD adalah 30% untuk biaya operasional Pemerintahan Desa dan 70% untuk pemberdayan masyarakat.
  4. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
  5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten/Kota tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

Sumber pendapatan desa diperoleh dari pajak dan retribusi dengan PerDa Kab/Kota dan alokasi ditetapkan peraturan Bupati/Walkot.

Bantuan keuangan kepada desa (dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota), serta Alokasi Dana Desa disalurkan melalui kas desa. Pemberian hibah dan sumbangan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa.

Sumbangan yang memberikan dalam bentuk barang, akan dicatat sebagai investaris desa sesuai peraturan undang-undang. Sumbangan yang memberikan dalam bentuk uang dicantumkan di dalam APBDesa.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.

Teknik Penganggaran Desa

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi sehingga output dari perencanaan adalah penganggaran. Proses perencanaan arah dan kebijakan pembangunan desa tahunan dan rencana anggaran tahunan (APBD) pada hakikatnya merupakan perencanaan instrumen kebijakan publik sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena pentingnya anggaran tersebut maka perencanaan anggaran/penyusunan anggaran juga menjadi sesuatu yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

  • Kepala desa : menguasai pengelolaan keuangan desa, yang mewakili Pemerintah Desa.
  • Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan.
  • menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
  • menetapkan PTPKD.
  • menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
  • menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
  • bertindak yang menyebabkan dikeluarkan beban APBDesa.
  • Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.
  • PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa,terdiri dari.
  • Sekretaris Desa.
  • Kepala Seksi.
  • PTPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
  • Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator PTPKD.
  • Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD mempunyai tugas.
  • menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa.
  • susun RPBD tentang APBDesa, perubahan APBD PTPKD serta tanggungjawaban dalam pelaksanaan APBDesa.
  • melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
  • menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
  • Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
  • Kepala Seksi mempunyai tugas.
  • menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
  • mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
  • melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
  • menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
  • Bendahara di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
  • Bendahara mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.

Kewenangan Desa yang diberi tugas oleh Pemerintah Daerah didanai APBD. Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.

Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa. Pengelolaan keuangan Desa meliputi:

  1.  perencanaan
  2.  pelaksanaan
  3.  penatausahaan
  4.  pelaporan
  5.  pertanggungjawaban

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa. APBDesa,terdiri atas:

  • Pendapatan Desa (Pendapatan Desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis)
  • Belanja Desa (Belanja Desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis)
  • Pembiayaan Desa (Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis)

PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa ialah merupakan proses penerimaan uang via rekening desa yang ialah hak dari desa dalam masa 1 tahun anggaran.

PEMBIAYAAN DESA

  • Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
  • Pembiayaan Desa, kelompok
  • Penerimaan Pembiayaan
  • Pengeluaran Pembiayaan
  • Penerimaan Pembiayaan, mencakup
  • Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya
  • Pencairan Dana Cadangan
  • Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
  • SiLPA
  • pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja
  • penghematan belanja
  • sisa dana kegiatan lanjutan
  • mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan

PERTANGGUNGJAWABAN

Daftar yang dipakai untuk pertanggungjawaban:

  1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.
  2. Peraturan Desa.
  3. Laporan Kekayaan Milik Desa.
  4. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Unit kerja yang terlibat:

  1. Sekretaris Desa
  2. Kepala Desa
  3. Bupati/Walikota
  4. Camat atau sebutan lain
  5. Masyarakat

Tahapan kegiatan:

  1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
  2. LPJ pelaksanaan APBDesa, terdiri atas anggaran belanja, pendapatan dan biaya.
  3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  4. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:
  • format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
  • format Laporan Kekayaan Milik Desa; dan
  • format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
  1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
  2. Laporan realisasi dan LPJ realisasi APBDesa diumumkan ke masyarakat dalam bentuk tertulis dan media info yang mudah diakses masyarakat.
  3. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
  4. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
  5. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Demikian artikel diatas, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.

BACA : PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

BACA JUGA : POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, AKUNTANSI KEUANGAN DESA, ASAS DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, MODUL KEUANGAN DESA