Pengaturan Penggunaan Dana Desa Terbaru

Penggunaan Dana Desa Paling Terbaru – Pengaturan Dan­­­­a Desa didalam penggunaannya sudah diatur oleh aturan-aturan yang telah di sepakati dan juga melibatkan masyarakat desa .

kemudian ditetapkan secara bersama – sama, proses yang harus dilalui untuk menetapkan penggunaan dana desa antara lain:

  1. Penetapan pengguanaan dana desa berdasarkan Kewenangan Desa,
  2. Sebagai Bagian Perencanaan Desa,
  3. Melalui Musyawarah Desa,
  4. Penetapan pengguanaan dana desa diatur melalui Peraturan Desa,

penggunaan dana desa

penggunaan dana desa untuk pembanunan

Penetapan Penggunaan Dana Desa berdasarkan Kewenangan Desa

Kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus dibatasi pada urusan kewenangan Desa berdasar kan hak asal-usul dan kewenangan lokal berstandart Desa.

Tata cara penetapan kewenangan Desa dimaksud diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang .

Nomor6 Tahun2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah . Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khusus nya dalam Pasal 37.

Tata cara penetapan kewenangan Desa adalah sebagai berikut

  • Perda (Pemerintah Daerah) kabupaten/kota melakukan pengenalan dan pendataan kewenangan berdasarkan hak asal – usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan melibatkan Desa.

 

  • Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan Desa, bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

  • Peraturan bupati/walikota ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan peraturan Desa. Tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Kegiatan – kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus berdasarkan kewenangan Desa yang sudah ditetapkan dengan peraturan Desa. Karena nya, kegiatan yang dibiayai Dana Desa wajib masuk dalam daftar kewenangan Desa.

Dengan itu , Desa ber wewenang menciptakan peraturan Desa untuk mengatur mengenai penggunaan Dana Desa untuk membiayai kegiatan yang ada di Desa.

Penetapan Penggunaan Dana Desa sebagai Bagian Perencanaan Desa

Undang Undang Desa memandatkan bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangan nya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) , Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Kedua dokumen perencanaan Desa dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang menjadi dokumen perencanaan di Desa. RPJM Desa dan RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang termuat dalam APB Desa.

Perencanaan penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari mekanisme perencanaan Desa yaitu mulai dari penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa.

Kegiatan – kegiatan yang dibiayai Dana Desa harus menjadi bagian dari RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa.

Penetapan Penggunaan Dana Desa melalui Musyawarah Desa

Perencanaan Desa dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa yang pengambilan keputusan nya harus dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.

Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati hal yang bersifat strategis dan berdasarkan kewenangan Desa yang dibiayai dana Desa.

Oleh karena nya, penetapan penggunaan Dana Desa yang sesuai mandat Undang Undang Desa dibahas dan juga disepakati didalam permusyawarahan Desa.

BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang hadir dalam musyawarah Desa membahas dan menyepakati penetapan penggunaan Dana Desa.

Daftar kegiatan yang disepakati guna dibiayai dengan Dana Desa dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa didalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa melalui Peraturan Desa.

Penggunaan Dana Desa diatur melalui Peraturan Desa

Penetapan kebijakan Pemerintahan Desa tentang penggunaan Dana Desa dalam bentuk Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala Desa dan BPD.

BPD bersama Kepala Desa berkewajiban memastikan keputusan MusyawarahDesa tentang penggunaan DanaDesa untuk menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa tentang RKPDesa dan PeraturaDesa tentang APBDesa.

Keputusan musyawarah Desa harus menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa yang menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa.

Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APB Desa disusun sesuai dengan kepentingan masyarakat umum dan dengan mentaati peraturan hukum yang lebih tinggi.

Karenanya, pengaturan penggunaan Dana Desa didalam RKP dan APB Desa yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi wajib dibatalkan oleh bupati/walikota.

Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Undang-undang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa.

Lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.

Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkat kan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran.

Memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan masyarakat Desa.

Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa

Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa terbagi dalam 2 hal. pengembangan kegiatan yang diprioritaskan dan pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa.

Urusan dan Kegiatan Desa yang diprioritas dibiayai Dana Desa

Mandat Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Desa terkait penggunaan Dana Desa. Adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sebagaimana sudah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah.

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Yang menyatakan bahwa dalam Pasal 19 ayat (1) mengatur bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat.

kemasyarakatan dan dalam Pasal 19 ayat (2) mengatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Karenanya , kegiatan yang diproritaskan untuk dibiayai Dana Desa harus memenuhi tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dimandatkan Undang-Uundang Desa.

Kementrian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menetapkan IDM digunakan untuk alat ukur guna menentukan seberapa tingkat kemajuan Desa.

Ketetapan tingkatan kemajuan Desa yang diukur berdasarkan IDM dapat menjadi dasar bagi Desa untuk menentukan prioritas penggunaan Dana Desa dalam membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

demikian yang bisa saya sampai kan jika anda ingin membaca mengenai 5 Usaha Sampingan Di Desa Yang Layak Di Coba silakan klik disini , dan artikel lain nya silakan klik di sini . Terimakasih semoga apa yang di sampaikan di atas bisa bermanfaat untuk anda.