Yuk.. pelajari peraturan pemerintah yang mengatur undang-undang dana desa

Peraturan pemerintah no.43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU no.6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan pemerintah yang mengatur undang-undang dana desa yang bersumber dari APBN terdapat pada peraturan pemerintah no.60 tahun 2014.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang merupakan instrumen baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pada awal tahun 2014.

Peraturan Mendagri No.113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa memberikan arah penyempurnaan atas peraturan Mendagro no.37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dan klarifikasi APBDesa yang telah diperbaharui

Sumber pendapatan dana desa

Berdasarkan peraturan pemerintah undang-undang dana desa bahwasanya selain dana desa bersumber dari APBN, terdapat 6 sumber pendapatan atau keuangan desa lainnya yaitu:

  1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
  2. Alokasi Dana Desa (ADD)
  3. Dana Bagi Hasil Pajak
  4. Retribusi Daerah (DBH-PRD) yang bersumber dari APBD, bantuan keuangan pemerintah (pusat-daerah)
  5. Hibah Pihak Ketiga
  6. Pendapatan lain-lain yang sah

Alokasi dana desa

Menurut undang-undang dana desa pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tetang desa.

Alokasi Dana Desa(ADD) adalah dana pertimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota alokasi dana desa setiap tahun anggaran (pasal 96 ayat(1) Undang-undang desa).

Alokasi dana desa tersebut paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah seelah dikurangi Dana Alokasi khusus (pasal 72 ayat(4) undang-undang desa dan pasal 96 ayat (2) peraturan pemerintah 47/2015).

Alokasi Dana Desa dibagi kepada setiap desa dengan mempertimbangkan (pasal 96 ayat(3) Peraturan pemerintah 47/2015) :

  1. Kebutuhan penghasilan tetap kepala dan perangkat desa
  2. Jumlah penduduk desa
  3. Angka kemiskinan desa
  4. Jumlah wilayah desa
  5. Tingkat kesulitan geografis desa

Hukum yang terkait alokasi dana desa

Pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa yang berhubungan dengan peraturan pemerintah undang-undang dana desa maka dasar hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan Alokasi Dana Desa tersebut diantaranya :

  1. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Bab VIII keuangan desa dan aset desa, bagian kesatu (keuangan desa, pasal 71-72) dan bagian kedua (aset desa, pasal 76-77)
  2. Peraturan pemerintah dalam negeri nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman dalam pengelolaan keuangan desa
  3. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 72 tahun 2005 yang mengatur tentang desa
  4. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tengtang pemerintah daerah
  5. Undang-undang nomor 12 tahun 2008 berisi tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah

Tujuan Alokasi Dana Desa

Peraturan pemerintah tentang undang-undang dana desa menerangkan bahwa tujuan alokasi dana desa sebagai berikut :

  1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelaksanaan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya
  2. Peningkatan kemampuan lembaga permasyarakatan dan pengendalian serta pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa
  3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat desa
  4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat
  5. Membantu meringankan beban di masyarakat, terutama masyarakat yang berekonomi lemah atau miskin

Selain itu, berasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007 pada pasal 19 disebutkan bahwa tujuan dari alokasi dana desa adalah sebagai berikut :

  1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
  2. Meningkatkan perencanaan serta penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
  3. Peningkatan pembangunan insfrastruktur perdesaan
  4. Meningkatkan pengalamam nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
  5. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat
  6. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
  7. Mendorong peningkaatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
  8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melaui badan usaha milik desa (BUMDesa)

Prioritas penggunaan dana desa

Peraturan pemerintah menurut undang-undang dana desa telah diatur bahwa prioritas dana desa bertujuan sebagai pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan, acuan untuk pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dalam penyusunannya pedoman teknik penggunaan dana desa dan acuan bagi pemerintah daerah pusat dalam pemantaun dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana desa.

Dalam bab 3 pasal 4 terdapat lima point prioritas dalam penggunaan dana desa antara lain :

  1. Prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
  2. Prioritas penggunaan dana desa diutamakan untuk membiayai pelaksaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
  3. Program dan kegiatan sebaimana dimaksud pada ayat(2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan desa atau kawasan pedesaan, BUMDesa bersama, embung dan sarana olahraga desa sesuai dengan kewenangan desa.
  4. Pembangunan sarana olahraga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa bersama.
  5. Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana pada ayat(1) wajib dipublikasi oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa.

Tujuan pemberian dana desa

Dalam peraturan pemerintah undang-undang dana desa tujuan dana desa yang telah diatur dalam Undang-Undang N0.6 tahun 2014 tentang desa sebagai berikut :

  1. Meningkatkan pelayanan publik di desa
  2. Mengetaskan kemiskinan
  3. Memajukan perekonomian desa
  4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa
  5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan

Dasar hukum pengawasan dana desa oleh Badan Pemusyawaratan Desa

Peraturan pemerintah tentang undang-undang dana desa yang mengatur dasar hukum pengawasan dana oleh Badan Pemusyawaratan Desa(BPD) yaitu sebagai berikut :

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 55 disebutkan Badan Pemusyawaratan desa mempunyai fungsi :

  1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa kepada kepala desa
  2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
  3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

Peraturan pemerintah undang-undang dana desa nomor 43 tahun 2014 pasal 48 : dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya, maka kepala desa wajib :

  1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota
  2. Penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun penganggaran kepada bupati/walikota
  3. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada badan permusyawaratan desa setiap akhir tahun penganggaran

Peraturan pemerintah nomor 43 pasal 51 tahun 2014:

  1. Kepala desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 huruf c.

(pasal 48 huruf c berisikan setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran)

  1. Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa dimaksud pada ayat(1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan desa
  2. Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa sebagaimana pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala desa.

jika ingin mengetahui lebih lanjut dana desa tentang permasalahan yang terjadi maka klik disini.

Prosedur pengawasan dana desa

Dalam prosedur pengawasan dana desa menurut undang-undang dana desa terbagi menjadi 3 tahap yaitu sebagai berikut :

  1. Tahap pra penyaluran, terdapat 4 aspek penting yaitu :Perangkat Pengelola Dana Desa, Regulasi dan dokumen terkait dana desa, Kesesuaian perhitungan dana desa, Kesesuaian proses penyusunan perencanaan dana desa
  2. Tahapan penyaluran dan penggunaan, terdapat 3 aspek penting yakni : Aspek Keuangan dalam Penggunaan Dana Desa, Aspek Pengadaan Barang/jasa dalam penggunaan dana desa, Aspek Kehandalan SPI
  3. Tahap pasca penyaluran : Penatausahaan , pelaporan dan pertanggung jawaban penggunaan dana desa, Penilaian manfaat (outcore) dana desa bagi kesejahteraan masyarakat