Rincian dana desa per desa tiap tahun semakin “gemuk”

Setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan rincian dana desa per desa yang cukup besar dan setiap tahun meningkat . Rincian dana desa per desa pada tahun 2015 sebesar Rp20,7 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta.

Sedangkan pada tahun 2016, dana desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp60 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta.

Perubahan rincian dana desa per desa

Peraturan menteri keuangan nomor 226/PMK.07/2017 tentang perubahan pada rincian dana desa menurut daerah kabupaten/kota tahun anggaran 2018 terbit dengan pertimbangan dan berdasarkan pada :

  1. Peraturan presiden nomor 107 tahun 2017 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanjanegara tahun anggaran 2018 telah ditetapkan rincian dana desa menurut daerah kabupaten/kota tahun anggaran 2018
  2. Data indeks desa membangun yang bersumber dari kementrian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi serta terdapat perubahan data status desa, sehingga perlu dilakukan perubahan rincian dana desa menurut daerah kabupaten/kota
  3. Ketentuan pasal 5 ayat 13 huruf a peraturan presiden nomor 107 tahun 2017 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2018, perubahan rincian dana desa menurut kabupaten/kota sebagai akibat dari perubahan data yang ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan
  4. Peraturan presiden nomor 107 tahun 2017 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2018 (Lembaran negara republik indonesia tahun 2017 nomor 244)

Sebagaimana telah diketahui bahwa dana desa tahun anggaran 2018 sebagaimana diatur dalam peraturan presiden nomor 107 tahun 2017 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanka negara.

Maka anggaran tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp 60.000.000.000.000 (enam puluh triliun rupian). Maka terbitlah peraturan menteri keuangan nomor 226/PMK.07/2017 tentang perubahan pada rincian dana desa menurut daerah kabupaten/kota tahun anggaran 2018.

Pengalokasian dana desa

Formula pengalokasian dana desa pada tahun anggaran 2018 disempurnakan dengan :

  1. Penyesuaian proporsi data yang dibagi rata (alokasi dasar) dan dana yang terbagi berdasarkan formula (alokasi formula)
  2. Memberikan afirmasi pada desa tertinggal dan sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi
  3. Memeberikan fokus yang lebih besar pada pengetasan kemiskinan dan ketimpangan yaitu dengan melakukan penyesuaian bobot variabel jumlah penduduk miskin dan luas wilayah.

Alokasi dana desa 2018 adalah sebesar 60 triliun dengan rincian dana desa per desa sebesar Rp 800 juta. Ketentuan dalam pengalokasian dana desa pada tahun anggaran 2018 adalah

a. Alokasi Dasar(AD), sebesar 77 % dari pagu atau sebesar RP 46.200 miliar dibagi secara merata kepada setiap desa, besaran per desa adalah Rp616.345.000

b. Alokasi Afirmasi (AA), sebesar 3% dari pagu atau Rp 1.800 miliar dibagi secara proposional kepada desatertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi

c. Alokasi Formula (AF), sebesar 20% dari pagu atau Rp12.000 miliar dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa dengan bobot 10%, jumlah penduduk miskin desa dengan bobot 50%, luas wilayah desa dengan bobot 15% dan indeks kemahalan konstruksi desa dengan bobot 25%.

 

Data perhitungan alokasi dana desa

Data yang digunakan untuk penghitungan dana desa bersumber dari BPS dan atau kementerian/lembaga yang sesuai kewenangannya berwenang menertibkan data ynag dapat dipertanggungjawabkan.

Jika data tidak tersedia, maka perhitungan untuk rincian dana desa per desa menggunakan data tahun sebelumnya

Dan atau menggunakan rata-rata data desa dalam satu kecamatan dimana desa tersebut berada.

Data untuk penghitungan pengalokasian pada dana desa terdiri dari :

  1. Jumlah desa, yang bersumber pada Kementerian Dalam Negeri
  2. Total penduduk desa, yang bersumber dari data kependudukan dan catatan sipil kementerian dalam negeri
  3. Jumlah penduduk miskin desa, yang bersumber dari kemeterian sosial
  4. Luas wilayah desa, yang bersumber dari BPS
  5. Status desa, yang bersumber dari data indeks desa membengun kementerian desa dan PDTT

Skema penyaluran dana desa

Pemerintah melalui Kementrian Keuangan (Kemenkeu) mempercepat penyaluran dana desa tahun ini untuk mendukung program padat karya (cash for work).

Hal ini diatur dalam peraturan menteri keuangan (PMK) Nomor 225/PMK.07/2017 tentang pengelolaan rician dana desa per desa.

Pencairan secara transfer ke daerah dan dana desa yang ditandatangani menteri keuangan Sri Mulyani indrawati pada tahun 2017.

Penyaluran dana desa untuk mendukung cash for work melalui percepatan pencairan tiga tahap yaitu :

  1. Tahap pertama, sebesar 20% dari pagu dengan pencairan paling cepat minggu kedua januari 2018 dan paling lambat minggu ketiga juni 2018.
  2. Lanjut Tahap kedua, sebesar 40% dari pagu dengan pencarian paling cepat maret 2018 dan paling lambat minggu keempat juni 2018.
  3. Yang terakhir, Tahap ketiga, sebesar 40% dari total pagu dengan pencairan paling cepat pekan juli 2018.

Syarat tahapan pencarian dana desa

Syarat tahapan  pencairan rincian dan desa per desa tahun 2018 yaitu sebagai berikut :

  1. Tahap 1, dengan syarat perdes(peraturan desa) tentang APBDesa, peraturan daerah mengenai APBD, serta peraturan kepala daerah mengenai tata cara pengalokasian dan rincian dana desa per desa.
  2. Selanjutnya Tahap 2, dengan syarat laporan realisasi penyaluran dana desa tahun sebelumnya yaitu tahun 2017, serta laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output pelaksanaan dana desa tahun sebelumnya yaitu tahun 2017.
  3. Terakhir, Tahap 3, dengan syarat laporan realisasi penyaluran dana desa 2018 minimal 75% atau tahap 2, serta laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output dana desa sampai dengan tahap 2.

Kaur keuangan di pemerintah desa segera membuat laporan tersebut agar pencarian dana desa semakin cepat cair, baca juga link ini.

Rencana anggaran dana desa 2019

Pemerintah akan menaikkan alokasi anggaran untuk dana desa menjadi Rp 73 triliun di tahun 2019. Angka ini meningkat dibandingkan pagi anggaran tahun ini yang sebesar Rp 60 triliun.

Adapun rincian dana desa per desa nantinya akan mendapatkan Rp 973,9 juta, angka ini juga meningkat dibandingkan tahun ini yang sebesar Rp 800,5 juta per desa.

“Pemerintah juga telah melakukan penyempurnaan pengalokasian dana desa”  ujar Jokowi di Gedung DRP RI, Jakarta, kamis(16/8).

“untuk lebih berpihak pada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, yang mempunyai penduduk miskin tinggi,” tambahnya.

Adapun pemanfaatan dana desa juga diarahkan untuk skema pada karya tunai guna memperkuat pendapatan dan daya beli masyarakat.

Serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejarteraan masyarakat desa.

Jokowi juga meenjelaskan, realisasi anggaran dana desa sebesar Rp 127,2 triliun dalam periode 2015-2017 tekah dimanfaatkan antara lain untuk

  1. pembangunan sekitar Rp 124 ribu kilometer jalan desa,
  2. 791 kilometer jembatan
  3. akses air bersih 38,
  4. 3 ribu unit tambatan perahu,
  5. 18,2 ribu unit PAUD
  6. 5,4 ribu unit polindes
  7. 6,6 ribu unit pasar desa
  8. 28,8 ribu unit irigasi
  9. 11,6 ribu unit posyandu
  10. Sekitar 2 ribu unit embung

Adapun tahun depan pemerintah akan merencanakan alokasi Transfer ke Daerah dan dana desa dalam RAPBN tahun 2019 sebesar Rp 832,3 triliun.

Jumlah tersebut meningkat 9 persen dari perkiraan realisasi pada tahun 2018 atau meningkat 45,1 persen dari realisasinya di tahun 2014 sebesar Rp 573,7 triliun.

“Dalam beberapa tahun terakhir peningkatan anggaran pada Transfer daerah dan dana desa”,jelasnya.

“Telah mampu meningkatkan kinerja pelayanan dasar publik di daerah yang tercermin dari membaiknya beberapa indikator kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Dalam periode 2014-2017 indeks kesenjangan antara daerah menurun dari 0,759 menjadi 0,668 persentase.

Dalam persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan meningkat dari 87,1 persen menjadi 93,3 persen.

Serta akses rumah tangga terhadap sanitasi yang layak meningkat dari 61,1 persen menjadi 67,9 persen.