Bagaimana sih..kawal dana desa dalam penggunaannya secara efektif ??

kawal dana desa harus ditingkatkan agar dana lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pendampingan desa harus terlibat aktif dalam pembangunan, mulai dari proses perencanaan desa sampai pelaksanaan pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas pendampingan, pendampingan desa diikat Standar Operasional dan Prosedur (SOP).

Tentang pembinaan dan pengendalian tenaga Pendampingan Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD).

Disertai juga dengan pasal-pasal yang diperjanjikan dalam kontrak kerja dengan pendampingan profesional.

Salah satu larangan bagi pendampingan desa,yaitu dilarang kerja rangkap atau terlibat kontrak dengan institusi lain baik pemerintah maupun swasta.

Karena bertentangan dengan tata perilaku (code of conduct) pendampingan profesional.

Pendampingan desa juga dilarang terlibat aktif dalam kegiatan partai politik, baik sebagai pengurus harian atau menjadi calon legislatif (termasuk dalam calon anggota tetap).

Tujuan pelaksanaan otonomi daerah

Tujuan dari perlaksanaan otonomi derah yaitu sebagai berikut :

  1. Mempercepat terwujudnya pembangunan melalui peningkatan pelayanan
  2. Pemberdayaan
  3. Peran serta masyarakat
  4. Peningkatan daya saing daerah
  5. Pemerataan ekonomi di daerah

Oleh karena itu, diperlukannya sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar tujuan tersebut tercapai.

Dalam hal ini, perencanaan pembangunan daereh sangat penting karena menginterprestikan arah dan tujuan daerah kedepannya dengan tetap memperhatikan potensi sumber daya yang dimiliki.

Sehingga perencanaan pembangunan daerah menggunakan dana desa harus ada kawal dana desa.

Perlunya dana desa

Masalah perlu ditindaklanjuti pemerintah ditetapkannya Peraturan Pemerintah no.60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Pembelanjaan Negara (APBN).

Dana desa merupakan wujud rekognisi negara terhadap daerah khususnya daerah perdesaan. Dana desa diharapkan dapat meningktkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa .

Melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa.

Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Alokasi dana desa setiap tahun memiliki trend yang meningkat, sehingga diharapkan menimbulkan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Oleh karena itu, kawal dana desa dalam penggunaan dana harus ditingkatkan agar tidak menyimpang dan penyalahgunaan kedepannya.

Secara teknik, dana desa tersendiri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 49/PMK.07/2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa.

Dalam PMK dijelaskan bahwa dana desa hanya digunakan untuk program prioritas.

Meliputi pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan TKDD merupakan revisi dari PMK nomor 187/PMK.07/2016.

Revisi PMK bertujuan memperbaiki mekanisme penyaluran dana transfer dan dana desa berdasarkan kinerja penyerapan dana serta ketercapaian output untuk efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas.

PMK juga bertujuan meningkatkan kualitas dana belanja insfrastruktur daerah melalui optimalisasi.

Penggunaan dana transfer dan dana desa serta melaksanakan komitmen untuk mewujudkan playanan dasar publik yang berkualitas.

Pengawasan gencar

kawal dana desa harus disertai pengawasan yang semakin gencar serta dibarengi sinergitas tugas dan fungsi antarlembaga terkait.

“Pemerintah dituntut terus melakukan pembangunan dan pemerintah saat ini tidak meneruskan jiwa sentris,” kata prasetyo Jaksa Hukum.

“Tetapi peningkatan produktivitas warga desa menjadi perhatiannya,”tambahnya.

“Desa menjadi lokomotif pembangunan nasional dan dana desa didesain untuk mengelola segala potensi dan sumber yang ada di desa,” tambahnya.

Ia mengatakan, bahwa alokasi dana desa yang sangat besar harus berbanding lururs dengan pembangunan yang ada di desa.

“Tetapi beberapa kasusu masih ada bentuk penyimpangan seperti perutukan yang tidak sesuai. Pemerasan saat pencairan dan redahnya manajerial perangkat desa.

Hal tersebut menghambat serapat dana desa sehingga dananya mengedap di kas daerah hingga triliunan rupiah,” ujarnya.

Ia menyatakan, kapasitas dan kesejahteraan masyarakat desa akan terus membaik jika pemerintah mengalokasikan minimal 20% on top budget perimbangan daerah 10% dari total APBN.

Penyelewengan dana desa

Adanya beberapa kasus penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh oknum perangkat daerah/desa yang terjadi di beberapa daerah di indonesia sangat merugikan masyarakat.

Dana yang seharusnya menjadi hak keseluruhan masyarakat desa tidak disalurakan dengan baik dan hanya bisa dinikmati oleh beberapa pihak, untuk itu diperlukan pengawasan dan kawal dana desa baik dari pemerintah daerah maupun dari pihak masyarakat.

Dalam hal pengawasa, kawal dana desa dan penggunaan dana desa, pemerintah malakukan pemantauan atas penyaluran dana desa dari rekening kas daerah ke rekening kas desa.

Selain itu pemerintah juga selalu melakukan evaluasi terhadap laporan realisasi anggaran dana desa dan sisa lebih penggunaan anggaran (SilPa) dana desa. Beberapa lembaga negara juga ikut serta dalam pengawasan dana desa yaitu KPK, BPKP Kejaksaan dan Kepolisian.

Namun begitu peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam mengawasi pelaksanaan anggaran dana desa agar mencegah terjadinya korupsi.

Masyarakat desa juga diharapkan peduli terhadap pengelolaan dana desa yang sejatinya berasal dari pajak yang telah dibayarkan oleh masyarakat kedapa negara.

Salah satu upaya bisa dilakukan oleh masyarakat dalam pengawasan ADD yaitu dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) dalam pengamanan dana desa.

Masyarakat harus berperan aktif dalam musyawarah desa (musdes) berarti setiap warga masyarakat mempunyai hak untuk ikut serta dalam menentukan alokasi dana desa.

Pengawalan dana desa

Agar penggunaan dana desa lebih efektif, transparan dan sesuai peruntukannya, maka kawal dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.

Kapolres, AKBD Donny Setiyawan mengatakan, ketidaktahuan tentang pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi dan aturan penggunaan dana.

Dapat menimbulkan ketakutan berlebih dikalangan kepala desa, sehingga membuat serapan anggran menjadi sangat rendah.

Melalui kasus tersebut maka Bhabinkhamtibnas akan kawal dana desa melalui dari tahap perencanaa, pelaksanaan hingga tahap pertanggungjawaban.

Ditegaskannya, tidak ada niatan sama sekali jajaran polres untuk mengambilan keuntungan dari dana desa untuk itu jika terdapat anggota yang main kong kalikong akan ditindak tegas.

“Personel polres harus terdepan dalam pengawasan, dan bekerjasama dengan Bhabinkamtibmas dalam membangun konsultasi, serta harus proaktif ,” ujar dony.

“Untuk itu masyarakat harus mengikuti dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertangung jawaban agar tahu manfaatnya,” tambahnya.

Ditambahnya, pihak dari polres akan menindak tegas personel yang main kong kalikong dan akan memberikan reward bagi personel yang berprestasi dalam kawal dana desa.

Rencana aplikasi kawal uang desa

Pemerintah bersama kejaksaan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dalam kawal dana desa .

Pengamanan pemerintah dan pembangunan pada pemerintah kabupaten, serta penanganan masalah hukum bidang perdata dan atata usaha negara.

Untuk penggunaan tahun anggaran 2018. Bahwasannya dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa perlu terdapat kawal dana desa.

Maka segera meluncurkan aplikasi yang diberi nama AKUD kepanjangan dari “Ayo Kawal Uang desa”.

Dengan aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan dalam pemantauan dan juga bisa diakses oleh seluruh masyarakat.

“Memang idealnya 1 desa ada 1 pendamping dari kejaksaan, tapi melihatluasnya wilayah dan banyak desa di indonesia,”kata kejaksaan negeri.

“Hal ini tidak mungkin dilakukan maka dalam waktu dekat kalau tidak ada kendala kami bersama dengam pemkab akan meluncurkan aplikasi AKUD,”tambahnya.

Tujuan dilakukannya MoU ini bukan untuk mengawasi penggunaan dana desa, dari melakukan pengawalan sehingga pembangunan benar sesuai kebutuhan dengan tanpa ada penyimpangan.

Pemerintah melakukan pengawalan dengan didasarkan peraturan undang-undang dana desa, baca selengkapnya.

KPK Pakai Aplikasi Android Untuk rencana aplikasi kawal dana desa

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyarankan beberapa hal terkait pengawasan dana desa salah satunya rencana aplikasi kawal dana desa .

Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang baru Eko Putro Sandjojo mendatangi KPK bertujuan untuk meminta masukkan terkait pengawasan dana desa.

Dalam menyukseskan anggaran dana desa ini, Laode menuturkan, perlu ada koordinasi yang lebih baik antara kementerian desa

dengan Kementerian Dalam Negeri dan beberapa kementerian lain.

“Kemudian yang kedua, akuntabilitas dalam pemanfaatan dana desa harus lebih baik ke depan,” ujar Laode di gedung KPK, Senin (8/8).

Selain itu, lanjut Laode, KPK akan selalu melakukan kerjasama dengan sekjen dan dirjen, untuk meningkatkan transparasi dana desa.

Bahkan, untuk mengawal dana desa ini, KPK akan membuat sebuah aplikasi agar masyarakat bisa berpartisipasi.

 “Salah satunya kpk akan membuat aplikasi jaga desa, masyarakat bisa berpartisipasi lewat android.

Misalnya menguslkan program yang mereka inginkan, mereka juga bisa melaporkan kesalahan penyalahgunaan,” katanya.

Eko meminta masukan kepada pimpinan KPK untuk melakukan pengawasan dana desa tersebut yang digelontorkan tahun ini jumlahnya cukup fantastis yakni Rp100 Triliun.

“Dana desakan cukup besar. Dari Rp40 triliun naik menjadi sebesar Rp70 triliun, lalu naik lagi sebesar Rp100 triliun. Pengawasannya harus perlu ditekankan,” ungkap Eko.

Menurut dia, besarnya dana yang akan dikucurkan ke setiap desa pada seluruh Indonesia bisa membuka celah korupsi sehingga perlu diawasi dengan ketat.

Selain itu, Eko juga mengaku melakukan konsolidasi secara internal.

Dirreskrimsus Melaunching Aplikasi Siap Pantau Dana Desa (1)

Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), mengadakan sosialisasi tranparansi tentang penggunaan dana desa di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Tenggara, yang diselenggarakan di Swiss Bell Hotel Kendari, (06/12/2017).

Kegiatan yang mengambil tema “rencana aplikasi kawal dana desa” ini, melibatkan seluruh Lurah sekota Kendari, dan Kepala Desa di dua Kecamatan yang ada di Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Konawe Kepulauan.

Acara ini dihadiri pula oleh Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polres Kendari, yang nantinyaakan  ditugaskan untuk mengawal langsung penggunaan dana desa tersebut.

Hal ini untuk menindak lanjuti nota kesepahaman (Memorandum of Understanding), yang telah ditandatangani oleh Kapolriyang bernama Jenderal Polisi Tito Karnavian

dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Sandjojo, terkait Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Masalah Dana Desa pada tanggal 20 Oktober 2017 lalu.

Oleh karena itu, penyelenggaraan acara ini diharapkan sebagai komitmen moral bagi seluruh Kepala Desa yang terkait, agar Dana Desa yang dikelola mampu dipertanggung jawabkan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Dirreskrimsus Melaunching Aplikasi Siap Pantau Dana Desa (2)

Dirreskrimsus Polda Sultra, Kombes Pol. Wira Satya Triputra, S.IK. M.H., berkata,

“Diharapkan para kepala desa mampu bersinergi dengan Bhabinkamtibmas di daerah agar dana desa mampu memberikan asas manfaat terhadap masyarakat, bukan malah menjadi momok menakutkan”.

Ia mengungkapkan, “bahwa kami berupaya dalam mencegah secara dini dalam penyalahgunaan dana desa, terkhusus bagi para Bhabinkamtibmas dalam melakukan pengawasan dana desa pada wilayah masing-masing,

wajib melakukan pendampingan dengan tiga tahapan yaitu di mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, sehingga dana desa ini bisa di maksimalkan bagi pemerataan pembangunan desa”.

Pada sosialisasi yang dihadiri oleh 223 Kepala desa dan 80 Bhabinkamtibnas ini, Ditreskrimsus Polda Sultra juga melaunchingkn aplikasi yang bernama “Siap Pantau Dana Desa”, untuk membantu personil Bhabinkamtibmas di lapangan.

Aplikasi ini diklaim adalah yang pertama di Indonesia, yang berfungsi sebagai alat pelaporan Bhabinkamtibmas kepada admin, terkait pelaksanaan dana desa.

Salah satu peserta kegiatan, Rizal Tombili yang merupakan Kepala Desa Batugong, Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe, berkata,

“Saya sangat mengapresiasi pada kegiatan ini, apalagi diinisiasi oleh Polda Sultra, agar ada kejelasan bagi kami bagaimana mengelola dana desa dengan baik terkhusus dalam hal pengawasan oleh pihak kepolisian”.

Ia pun menambahkan, “bahwa selama ini kami lebih sering didatangi oleh beberapa oknum yang menggunakan nama berbagai lembaga tertentu, dengan tujuan memeriksa penggunaan dana desa.

Sehingga kami sendiri sering bingung dan bertanya-tanya siapa sebenarnya yang berhak untuk mengawasi dan memeriksa penggunaan dana desa ini,” imbuhnya.

Kapolda Luncurkan Aplikasi Kawal Dana Desa Polda Jambi (1)

Kapolda Jambi Brigjen Pol Priyo Widyanto, Rabu (1/11), mengumpulkan seluruh Kapolres, Kasat Reskrim,

Kasat Binmas, Kapolsek, serta Bhabinkamtibmas di jajaran Polda Jambi, di Gedung Pesat Gatra Satbrimob Polda Jambi.

Kepada seluruh personel yang dikumpulkan, Kapolda memberikan pengarahan terhadap pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa.

Dalam sambutannya Kapolda menyampaikan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2017 Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Mendagri Tjahjo Kumolo,

serta Kemendes PDTT Eko Sandjojo telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa.

Dalam arahannya Kapolda Jambi berusaha mengingatkan para Kapolres dan jajarannya untuk aktif dalam pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa

selain itu Kapolda Jambi juga berusaha menekankan kepada para bhabinkamtibmas untuk aktif dan

berperan dalam pencegahan, pengawasan dan penanganan dana desa tersebut.

Kapolda Jambi menekankan, jika ada anggotanya siapapun itu apapun pangkatnya yang ikut dalam menyalahgunakan dana desa akan memasukannya dalam tindak pidana korupsi.

Kapolda Luncurkan Aplikasi Kawal Dana Desa Polda Jambi (2)

Bagi bhabinkamtibmas diharapkan untuk selalu melaporkan kegiatannya setiap hari kepada pimpinan dan bagi yang paling aktif Kapolda Jambi

akan memberikan reward dan bagi yang tidak aktif akan diberikan punistment.

Untuk Kapolres, Kapolda memerintahkan agar setelah selesai kegiatan ini segera ditindak lanjuti kebijakan ini kepada jajarannya.

Bagi para Kapolsek, Kapolda berharap untuk minimal mengumpulkan para bhabinkamtibmasnya sebanyak 2 kali dalam seminggu untuk di evaluasi.

Dalam kegiatan ini Kapolda Jambi meluncurkan suatu aplikasi yang berguna untuk pencegahan, pengawasan dan

penanganan permasalahan dana desa dengan nama Kawal Dana Desa Polda Jambi.

Aplikasi ini berbasis android serta digunakan untuk memudahkan anggota Bhabinkamtibmas dan masyarakat

untuk melaporkan apabila ditemukan permasalahan terkait dana desa tersebut.

“Aplikasi ini adalah terobosan Polda Jambi dalam menindak lanjuti kebijakan pimpinan Polri dalam mendukung program yang digulirkan oleh pemerintah,” ujar Kapolda.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jambi saat dikonfirmasi mengatakan,bahwa Pengarahan ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi kepada seluruh personel kepolisian

dalam bertindak di lapangan terutama para Bhabinkamtibmas yang berupa garda terdepan Polri yang berada di desa.

“Kegiatan pengarahan yang diselenggarakan oleh Direktorat Binmas Polda Jambi ini telah diikuti oleh seluruh Kapolres,

Kapolsek dan Bhabinkamtibmas Polres Jajaran Polda Jambi, juga melibatkan pihak Inspektorat Provinsi Jambi,” ujar Kuswahyudi.

Terkait kegitan ini, lanjut Kuswahyudi, setiap dua minggu sekali juga akan dilakukan analisis dan evaluasi (anev). “Kasi Propam Polres juga dilibatkan dalam pengawasan,” pungkasnya.